Warga Keturunan di DIY Minta Diskriminasi Kepemilikan Tanah Dihapus

Deretan lampion menghiasi penggal Jalan Malioboro tepatnya di depan Malioboro Mall, Yogyakarta, Jumat (07/02/2014). Pemasangan lampu lampion khas itu merupakan bagian dari perayaan Tahun Baru Imlek dan perayaan Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta (PBTY) 2014 yang akan akan berlangsung di kampung Ketandan pada 10-14 Februari 2014. (JIBI/Harian Jogja - Desi Suryanto)
25 Oktober 2016 16:19 WIB Jogja Share :

Warga keturunan di DIY meminta diskriminasi kepemilikan tanah dihapus

Harianjogja.com, SLEMAN- Warga keturunan yang tinggal di DIY kembali menyuarakan keinginan mereka terkait penghapusan diskriminasi kepemilikan tanah yang selama ini mereka rasakan.

Mereka menilai selama ini kebijakan dari Pemda DIY terkait kepemilikan tanah sangat mendiskriminasikan warga keturunan yang notabene merupakan warga yang memiliki hak yang sama dengan warga lainnya.

Salah satu warga keturunan, Z Siput L mengatakan saat ini Pemda DIY seolah-olah mengembalikan peraturan lama dari instruksi Wakil Gubernur K898/I-A/1975 tentang kepemilikan tanah warga non pribumi di DIY.

Mereka menyuarakan karena peraturan tersebut sebenarnya sudah dihapuskan oleh Paku alam VIII dan Gubernur DIY Sri Sultan HB IX pada tahun 1984 lalu.

"Tidak hanya warga keturunan Tionghoa, tetapi warga keturunan India dan suami atau istri yang memiliki keturunan sekarang tidak bisa memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM). Sementara dulu peraturan itu yang mencabut juga beliau, tetapi sekarang kenapa itu seperti diberlakukan lagi kepada kami," ujar dia.

Kekhawatiran untuk penguasaan tanah oleh warga keturunan bila Pemda DIY memberikan hak milik, kata Siput hal tersebut sudah dijelaskan dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang menjelaskan terkait kepemilikan tanah bukan diskriminasi seperti yang saat ini terjadi.

Sementara itu seorang pengacara Handoko, mengatakan ia pernah melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) karena adanya diskriminasi atas kepemilikan tanah di DIY. Namun demikian gugatan tersebut ditolak oleh MA karena MA tidak memiliki kewenangan untuk menangani lantaran bukan undang-undang.

"Kita ditolak bukan dikalahkan, sementara gugatan itu sudah masuk sebelum somasi dari warga minoritas mengeluarkan somasi," katanya.

Ia menjelaskan sementara ketika dirinya kembali mengajukan gugatan ke PTUN gugatan juga ditolak. Hal tersebutlah yang membuat warga minoritas geram dan mempertanyakan aturan yang sebenarnya yang ditaati oleh orang banyak hingga BPN manakah yang benar.

"Saya akan ajukan lagi gugatan kedua ke PTUN nanti, sementara dari warga minoritas sendiri tetap akan mengeluarkan somasi terkait penghapusan diskriminasi kepemilikan tanah kepada Gubernur DIY," katanya.