Status Jalan di Kulonprogo Beralih, Pembiayaan Lebih Fleksibel
Perubahan status sejumlah jalan di Kulonprogo menjadi jalan lingkungan membuat sumber pembiayaan lebih fleksibel, dari APBD hingga APBKal.
Pantai Trisik Kulonprogo - ist/Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Perumda Aneka Usaha Kulonprogo terus mendorong penguatan kemandirian ekonomi daerah dengan menyelaraskan layanan badan usaha milik daerah (BUMD) dengan kebutuhan internal pemerintah. Upaya tersebut diwujudkan melalui agenda business matching yang digelar di Hotel Novotel YIA, Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi pasar internal atau captive market di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, sekaligus memperkuat peran BUMD dalam mendukung operasional instansi daerah.
Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, menekankan pentingnya kerja sama formal dan terintegrasi antara pemerintah daerah dan BUMD. Menurutnya, keberadaan BUMD sejak awal dirancang untuk memenuhi kebutuhan pemerintah sekaligus memberi kontribusi nyata terhadap daerah.
“BUMD dibentuk untuk melayani kebutuhan pemerintah. Melalui kerja sama resmi ini, kami berharap kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa meningkat secara signifikan,” ujar Agung kepada wartawan, Selasa (10/2/2026).
Selain layanan rutin, Agung juga membuka peluang keterlibatan BUMD dalam pengelolaan agenda berskala besar, seperti Manunggal Fair. Pelibatan tersebut dinilai dapat mendorong efisiensi, meningkatkan transparansi, serta menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
Agenda business matching tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Sekretaris Daerah Kulonprogo dan Perumda Aneka Usaha Kulonprogo. Kesepakatan ini menjadi payung kerja sama penyediaan sejumlah layanan pendukung bagi instansi pemerintah daerah.
Direktur Perumda Aneka Usaha Kulonprogo, Muhammad Nasta’in, menjelaskan terdapat tiga layanan utama yang disepakati dalam kerja sama tersebut. “Meliputi penyediaan BBM, pemeliharaan kendaraan, dan layanan logistik perkantoran,” katanya.
Ia merinci, penyediaan bahan bakar dilakukan melalui SPBU 44.556.02 Wates. Sementara layanan pemeliharaan kendaraan disiapkan melalui Bengkel Binangun di wilayah Triharjo. Adapun dukungan logistik perkantoran mencakup penyediaan air minum dalam kemasan (AMDK) serta alat tulis kantor (ATK).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Perubahan status sejumlah jalan di Kulonprogo menjadi jalan lingkungan membuat sumber pembiayaan lebih fleksibel, dari APBD hingga APBKal.
Kekeringan mengintai Jateng dengan 14 daerah berstatus Awas. BMKG memprakirakan curah hujan rendah hingga akhir September 2026.
Polri menelusuri aliran dana di balik kasus 72 tersangka pembakar hutan di Sumatra dan Kalimantan dengan menggandeng PPATK.
Seluruh wilayah DIY masuk kategori awas karhutla pada 23-29 Agustus 2026. BMKG meminta masyarakat mewaspadai kebakaran saat musim kemarau.
Kemenhaj membuka seleksi petugas haji 1448 H/2027 M mulai 25 Agustus 2026. Simak formasi, syarat, tahapan, dan jadwalnya.
Tahun ini, cerita tersebut menjadi bagian dari perjalanan Fatma Jati Kirana, siswi kelas XI D MAN 5 Sleman, yang terpilih sebagai anggota Pasukan 8 Paskibraka