PILKADA KULONPROGO : Berapa Kekayaan Para Calon Bupati dan Wabup?

Pasangan Zuhadmono Azhari dan BRAy Iriani Pramastuti serta Hasto Wardoyo dan Sutedjo menunjukkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 di aula kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo, Selasa (25/10/2016). (Rima Sekarani I.N/JIBI - Harian Jogja)
26 Oktober 2016 17:20 WIB Rima Sekarani Kulonprogo Share :

Pilkada Kulonprogo akan diikuti dua pasang calon bupati dan wakil bupati

Harianjogja.com, KULONPROGO-Masyarakat Kulonprogo belum dapat mengetahui besar nilai harta kekayaan yang dimiliki setiap calon bupati dan wakil bupati yang bakal berlaga dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulonprogo masih menunggu pengumuman dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.

Ketua KPU Kulonprogo, Isnaini mengatakan, setiap calon memang diminta melaporkan harta kekayaan masing-masing kepada KPK sebelum melakukan pendaftaran.

Hal itu karena salah satu berkas yang perlu dilampirkan dalam persyaratan calon adalah tanda terima penyerahan laporan kekayaan tersebut. “Mereka sudah menyerahkan laporan. Itu nanti hasilnya diumumkan KPK,” ucap Isnaini, Selasa (25/10/2016).

Isnaini mengaku tidak memiliki rincian laporan harta kekayaan paslon, melainkan hanya tanda terima. Dia pun menunggu pengumuman dari KPK. Walau begitu, KPU Kulonprogo bisa saja juga mengumumkan nilai harta kekayaan setiap calon jika telah mendapatkan salinan hasil laporan terkait dari KPK.

“Besok itu ada rinciannya, seperti harta bergerak, harta tidak bergerak, sampai besar tabungan. Itu yang nanti diumumkan,” ujar Isnaini.

Isnaini lalu mengungkapkan, nilai harta kekayaan masing-masing calon diumumkan paling lambat sebelum hari pemilihan. Dengan demikian, masih ada waktu lebih dari tiga bulan. Namun, dia berpendapat KPK pasti memiliki pertimbangan tertentu dan segera melakukan pengumuman setelah tahap penetapan paslon.

Isnaini berharap hal itu dapat dilakukan secepatnya karena masyarakat berhak mengetahui berbagai informasi terkait paslon, termasuk harta kekayaan yang dimiliki.