PILKADES BANTUL : Tak Hanya Panitia Pemilihan, Bupati Pun Digugat

Ilustrasi pemberian suara pemilihan umum (JIBI/Solopos/Antara - Dok.)
28 Oktober 2016 21:55 WIB Arief Junianto Bantul Share :

Pilkades Bantul, pengajuan pihak yang tergugat meluas.

Harianjogja.com, BANTUL -- Tak hanya Panitia Pemilihan Lurah Desa (Pilurdes) Tirtosari saja yang digugat bakal calon Lurah Desa Tirtosari, pihak Bupati Bantul ternyata juga masuk sebagai pihak tergugat. Rencananya, pekan depan gugatan itu mulai masuk tahapan dismissal di meja Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DIY.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/10/26/pilkades-bantul-proses-hukum-berjalan-ini-peran-kesepakatan-damai-763606">PILKADES BANTUL : Proses Hukum Berjalan, Ini Peran Kesepakatan Damai)

Hal itu disampaikan sendiri pihak kuasa hukum dari bakal calon yang mengajukan gugatan tersehut, Rangga Jati. Kepada Harianjogja.com, Yusron Rusdiyono menjelaskan Bupati Bantul harusnya ikut bertanggungjawab atas kekisruhan Pilurdes kali ini.

Ia mengaku, gugatan yang diajukan kliennya itu memang dilatarbelakangi ketidakprofesionalan panitia seleksi yang  kerap disebut Tim Sembilan.
Menurut dia, sebagai otoritas tertinggi di Kabupaten Bantul, Bupati seharusnya menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Terutama terkait dengan pembinaan, pelatihan sekaligus pengawasan terhadap kerja para Panitia Pilurdes itu.

"Bagaimanapun Bupati Bantul harus ikut bertanggung jawab," ujarnya.

Oleh karena itu, selama proses gugatan itu berjalan, ia berharap pihak Pemkab Bantul tidak melanjutkan tahapan proses Pilurdes terlebih dulu. Pasalnya, dengan dilanjutkannya proses hukum, pihak PTUN nantinya akan mengeluarkan surat rekomendasi penundaan pengesahan Surat Keputusan (SK) pelantikan lurah kepada pihak Pemkab Bantul. Seperti diketahui, sesuai jadwal, pelantikan lurah-lurah desa terpilih itu akan digelar 5 November mendatang.

"Daripada nanti pelantikan itu terimplikasi oleh gugatan kami, lebih baik ditunda dulu," katanya.