Marbot di Sleman Dapat Santunan BPJamsostek Rp42 Juta di Milad DMI
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Puluhan penyandang disabilitas hearing dengan Pimpinan DPRD dan Pansus Raperda, Selasa (15/11/2016). (Abdul Hamied Razak/JIBI/Harian Jogja)
Raperda Difabel diharapkan segera berlaku
Harianjogja.com, SLEMAN- Puluhan warga penyandang disabilitas mendatangi Gedung DPRD Sleman, Selasa (15/11/2016). Mereka menuntut pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) Disabilitas.
Winarta Sidomulyo Godean mengatakan pengesahan Raperda Disabilitas tersebut bukan hanya untuk kaum disabilitas tetapi untuk kepentingan warga Sleman.
"Siapapun tidak bisa memperkirakan jalan hidupnya. Bisa jadi suatu saat menjadi seorang disabilitas," katanya saat hearing dengan Pimpinan DPRD dan Pansus Raperda.
Dia menilai, proses pembahasan lambat Raperda Disabilitas di Sleman sangat lamban. Padahal Kulonprogo dan Bantul sudah memiliki Perda tersebut. "Bahkan Gunungkidul baru menetapkan Perda Disabilitas. Berbeda dengan Sleman, pembahasan cukup lama, tapi belum jelas sudah dua tahun," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Milad ke-54 DMI Sleman diwarnai penyerahan santunan Rp42 juta kepada marbot. Program perlindungan ini hasil kolaborasi BPJamsostek, Baznas, BSI, dan Pemkab Slem
Gunung Awu didominasi gempa vulkanik dangkal dan masih di atas normal. Masyarakat diminta tak beraktivitas dalam radius 3 km.
KPK memeriksa mantan Pj Bupati Muara Enim Henky Putrawan sebagai saksi kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa.
PMI Bantul mengirim satu personel ke NTT dan membuka donasi untuk membantu kebutuhan dasar korban gempa, seperti makanan dan obat-obatan.
Lumbung Mataraman Giripeni mendapat revitalisasi Rp500 juta dari Danais DIY 2026 dengan pola dana bergulir untuk memperkuat ketahanan pangan.
Puan Maharani menegaskan Gedung DPR RI terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui rapat paripurna.