TRANS JOGJA : Trayek 108 Bus Dicabut, 5 Jalur Dipertahankan

Bus baru Trans Jogja berwarna biru siap mengaspal, Rabu (25/5/2016). (Gilang Jiwana/JIBI - Harian Jogja)
26 November 2016 00:20 WIB Sunartono Jogja Share :

Trans Jogja akan terus dikembangkan.

Harianjogja.com, JOGJA -- Dinas Perhubungan DIY segera mencabut izin trayek bus perkotaan seiring pengembangan Trans Jogja menjadi 17 jalur pada April 2017 mendatang. Tetapi, ada lima jalur bus perkotaan yang masih berupaya dipertahankan dengan melakukan revitalisasi armada.

(Baca Juga : http://www.solopos.com/2016/11/23/angkutan-ringroad-akhir-november-atau-1-desember-siap-beroperasi-770976">ANGKUTAN RINGROAD : Akhir November atau 1 Desember Siap Beroperasi)

Kepala Dinas Perhubungan DIY Sigit Haryanta menyatakan, pada April 2017 mendatang, pihaknya akan mengoperasikan 128 armada Trans Jogja pada 17 jalur. Jika saat ini ada 74 unit bus Trans Jogja, maka akan ada penambahan 54 unit bus baru pada 2017, termasuk hibah dari pemerintah pusat. Dengan masuknya 54 unit bus baru di Trans Jogja, maka dipastikan pihaknya akan menghapus 108 unit armada angkutan perkotaan seperti Kobutri, Kopata, Puskopkar dan lainnya.

Penghapusan trayek itu menggunakan perbandingan, satu Trans Jogja masuk, maka dua bus perkotaan dicabut. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 22/2014 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja, khususnya Pasal 4 ayat 2 poin b. Bahwa penetapan jumlah armada Trans Jogja dengan perbandingan 1 : 2 untuk kendaraan lama jenis bus sedang.

"Total akan ada 154 bus [Trans Jogja] yang beroperasi, maka ada 108 bus lama dimatikan trayek digantikan 54 Trans Jogja yang baru, sebagai pengganti angkutan reguler," terang Sigit, Jumat (25/11/2016).

Setelah dicabut izin trayeknya, ratusan angkutan itu diserahkan ke Koperasi masing-masing. Ia menegaskan, pasca dicabut, bus tersebut sudah tidak bisa dioperasikan lagi sebagai angkutan perkotaan. Mengingat seluruh administrasi sebagai syarat beroperasi telah dicabut.

"[Setelah dicabut trayeknya] diberikan kepada koperasinya dijual sendiri-sendiri, tidak bisa dijadikan sebagai angkutan perkotaan lagi. Busnya nanti jadi tidak ada STNK, BPKB, karena sudah kita tarik," ungkapnya.