KORUPSI BANTUL : Soal IPAL Komunal, Kepala Dukuh Bergan Benarkan Adanya Pungutan

Korupsi Bantul IPAL Komunal terus diproses.

Harianjogja.com, BANTUL -- Pemeriksaan dugaan kasus penyelewengan dana program Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Komunal di Dusun Bergan kini sudah mulai melibatkan tim audit dari Inspektorat Daerah (Inspekda) Bantul. Saat tim audit melakukan penghitungan kerugian negara akibat dugaan penyelewengan dana itu, justru muncul fakta lain terkait penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

(Baca Juga : KORUPSI BANTUL : Kasus Dugaan Korupsi IPAL Komunal, Penghitungan Kerugian Negara Molor)

Seperti diketahui, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul sempat menuturkan bahwa Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) Dusun Bergan selaku operator pelaksana program bernilai Rp350 juta itu diduga menggunakan anggaran sisa poyek untuk pembangunan infrastruktur desa dan sumbangan Posyandu sebesar kurang lebih Rp37 juta.

Terkait hal itu, Kepala Dukuh Bergan Tulus Sunardi membantah bahwa anggaran pembangunan infrastruktur dan pemberian sumbangan itu diambil dari sisa proyek. Saat dihubungi wartawan, Senin (5/12/2016), ia menegaskan anggaran pembangunan dan pemberian sumbangan itu justru diperoleh oleh KSM dari hasil pungutan warga. Sementara mengenai besarannya, ia mengaku pihak kelompok menarik uang dengan besaran yang berbeda-beda dari masing-masing donatur, mulai dari Rp1Jjuta-Rp4 juta per orang.

“Tidak benar kalau pembangunan itu dari uang proyek. Wong mereka justru memungut duit lagi dari beberapa warga yang dianggap mampu secara ekonomi. Kata almarhum bendahara kelompok, sumbangan itu terpaksa dilakukan karena uangnya kurang,” katanya.

Sepeninggal bendahara kelompok, buku keuangan kelompok itu lantas diberikan kepadanya. Lantaran merasa tak dilibatkan sama sekali, Tulus mengaku tak mempelajarinya lebih lanjut. “Tulisannya saja susah dibaca. Pelaporannya tidak jelas, pertanggungjawabannya sih cuma untuk IPAL. Sekarang buku itu sudah saya serahkan kepada Kejari Bantul,” tegas Tulus.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bantul Ketut Sumedana, penggunaan anggaran yang tak sesuai peruntukan tersebut jelas menjadi titik celah pada pelaksanaan program yang bersumber dari dana pemerintah pusat itu. Pasalnya, dengan bujet anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, panitia pelaksana program seharusnya melaksanakan program sesuai dengan yang dijadwalkan. “Kalau sampai ada kegiatan lain di luar itu, kan jadinya perlu dipertanyakan,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (15/11) sore.

Tak hanya Kajari saja, Ketua RT 02 Dusun Bergan Trubusono pun mengamininya. Pasca dibubarkan, KSM yang bertransformasi menjadi  Kelompok Pengguna dan Pemanfaat (KPP) IPAL dengan kepengurusan yang sama, berinisiatif dari untuk menawarkan proyek pembangunan fasilitas desa, mulai dari cor jalan desa, pembangunan gardu poskamling, hingga sumbangan untuk Posyandu. “Nominalnya, kalau saya tak salah ingat, sekitar Rp37 juta,” ucapnya.

Tak hanya itu, setelah merampungkan pembangunan IPAL untuk 81 KK, pihak KSM juga berinisiatif menambah jumlah KK penerima bantuan pemasangan instalasi tersebut menjadi 101 KK. Ia mengisahkan, alasan penambahan itu lantaran pihak KSM masih memiliki sisa anggaran.
“Awalnya saya sempat mempertanyakan kok ada  tambahan seperti itu. Ternyata jawabnya karena ada sisa annggaran. Karena warga saya semua senang, saya pun ngikut saja,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News