Advertisement
BPJS KETENAGAKERJAAN : Tunggakan Iuran 89 Perusahaan di Sleman Capai Rp1,3 Miliar

Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan, meski terdaftar, belum seluruh perusahaan rutin membayar.
Harianjogja.com, SLEMAN -- Puluhan perusahaan di Kabupaten Sleman masih menunggak iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Sebagian besar penunggakan pembayaran iuran masing-masing mulai dari tidak lancarnya pembayaran, kesalahan pembayaran perusahaan kepada pihak bank, hingga karena perusahaan yang bersangkutan sudah bangkrut dan tutup.
Advertisement
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Sleman, Farah Diana mengatakan pihaknya sudah melakukan penelusuran terkait permasalahan dalam penunggakan pembayaran iuran, bahwasannya sebagian perusahaan masih merasa kurang mendapatkan informasi mengenai BPJS Ketenagakerjaan sehingga membuat tunggakan tersebut tidak dapat terselesaikan. Namun ada juga sebagian penunggakan tersebut dikarenakan karena faktor internal dari masing-masing perusahaan.
“Totalnya ada 89 perusahaan di Sleman yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. 50 persen lebih perusahaan menunggak karena faktor yang tidak wajar. Untuk nilai tunggakan Iuran mencapai Rp1,3 miliar," kata Farah, saat kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kepatuhan Peserta BPJS Ketenagakerjaan, Di Rumah Makan Pringsewu, Kamis (8/12/2016).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement

Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement