APBD DIY 2027 Disiapkan Rp4,93 Triliun, Fokus pada Tiga Hal Ini
APBD DIY 2027 dirancang Rp4,93 triliun. Sri Sultan HB X fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan SDM, dan pertumbuhan ekonomi inklusif berkelanjutan.
WISATA SLEMAN : Pembagian Retribusi untuk Hindari Saber Pungli
HARIANJOGJA/GIGIH M. HANAFI Lava jeep tour bergantian menggunakan jalan dengan truk pengangkut material saat melintasi kawasan Kaliadem, Desa Kepuharjo, Kec. Cangkringan, Sleman, Rabu (5/11). Empat tahun lalu 5 NOvember 2010 Gunung Merapi mengalami puncak letusan besar yang menelan ratusan korban jiwa. Sekitar 150 juta meter kubik material di keluarkan Merapi pada saat itu.
Wisata Sleman di Kaliadem ditata
Harianjogja.com, SLEMAN -- Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman mengklaim tidak ada lagi masalah penarikan retribusi wisata Kaliadem yang melewati Desa Umbulharjo, Cangkringan. Saat ini, pihaknya tinggal menunggu waktu penarikan retribusi dilakukan.
Baca Juga : http://m.solopos.com/2017/04/05/wisata-sleman-dispar-klaim-masalah-retribusi-kaliadem-selesai-807648">WISATA SLEMAN : Dispar Klaim Masalah Retribusi Kaliadem Selesai
Kepala Dispar Sleman Sudarningsih menjelaskan penarikan retribusi tersebut sesuai dengan Perda No.3/2016 tentang Perubahan atas Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Berdasarkan kesepakatan antara Pemkab dengan tiga Pemdes (Umbulharjo, Kepuharjo dan Glagaharjo) pembagian hasil retribusi 60% untuk Pemdes dan 40% untuk Pemkab. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melindungi warga agar mereka tidak terkena Saber Pungli.
“Sebelumnya tidak ada aturan, ini untuk melindungi warga," katanya, Rabu (5/4/2017).
Sayangnya, Kepala Desa Umbulharjo Suyatmi sampai saat ini masih belum memberikan komentar terkait masalah tersebut. Beberapa kali dihubungi, Suyatmi masih enggan menjelaskan persoalan yang muncul hingga terjadi protes dari warga.
“Lain waktu saja (wawancaranya),” katanya melalui pesan singkatnya.
Sebelumnya, Dukuh Pangkurejo Umbulahrjo Subagyo mengakui jika masalah yang muncul disebabkan adanya kesalahpahaman antara warga dengan Pemdes Umbulharjo. Menurutnya, warga tidak mempersoalkan pembagian hasil 60/40 dari hasil retribusi tersebut. Meski begitu, pihaknya belum bisa memastikan kapan penarikan retribusi dapat dilakukan.
"Tunggu respon Pemdes, yang jelas usulan yang kami ajukan sudah di Pemdes," katanya.
Paska erupsi 2010 lalu, penarikan retribusi untuk masuk kawasan Kaliadem dikelola oleh masyarakat. Hal itu berdasarkan rekomemdasi dari Pemkab. Tahun ini, Pemkab menetapkan retribusi baru di wilayah tersebut termasuk pembagian pendapatan antara Pemkab dengan Pemdes. Perubahan pembagian pendapatan retribusi tersebut tidak hanya untuk tiket masuk, tetapi juga untuk tarif parkir.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Mediani Dyah Natalia
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
