RSPS Bantul Raih ISO 27001:2022, Perkuat Keamanan Data Pasien
Sertifikasi ISO 27001:2022 ini menjadi bukti keseriusan RSUD Panembahan Senopati Bantul dalam memberikan layanan yang aman dan profesional
Ilustrasi PNS
Pilkada Jogja masih menjadi tanda tanya bagi sebagian orang.
Harianjogja.com, JOGJA -- Antonius Fokki Ardianto, salah satu pelapor kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwalkot) beberapa waktu lalu, mempertanyakan penyelesaian kasus tersebut karena hingga kemarin (5/5/2017) dirinya belum mendapat tembusan hasil pemeriksaan dari Insektorat Kota Jogja.
Baca Juga : http://m.harianjogja.com/2017/04/27/pilkada-jogja-mk-berikan-keputusan-apa-langkah-politik-pdip-812772">PILKADA JOGJA : MK Berikan Keputusan, Apa Langkah Politik PDIP?
"Seharusnya Inspektorat tidak bertele tele dalam penegakkan hukum ini, jangan seolah mengaburkan ke masyarakat atas ketidak netralan dalam sebuah pemilu, ketidakadilan harus ditegakkan meski Pilwalkot sudah usai," kata Fokki, Jumat (5/5/2017).
Fokki mengatakan Panwas Kota Jogja sudah memberikan rekomendasi dalam kasus tersebut kepada Pemerintah Kota Jogja karena ada pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil pada Februari lalu. Dalam Undang-undang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, kata dia, sudah jelas sanksi bagi PNS yang tidak netral. Ia tidak ingin saat pelantikan wali kota dan wakil wali kota terpilih masih menyimpan persoalan dan mengganggu hubungan antara eksekutif dan legislatif.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kebakaran kandang bebek di Boyolali diduga akibat korsleting listrik. Sebanyak 2.500 ekor bebek mati dan kerugian ditaksir Rp100 juta.
Bocah berusia 4 tahun berhasil dievakuasi setelah terjebak selama empat jam di lubang proyek pembangunan lapangan multifungsi di Manggarai.
Dinas Pendidikan Gunungkidul mengkaji regrouping 9 SD negeri yang kekurangan murid agar layanan pendidikan lebih efektif dan efisien.
Lapas Cipinang menegaskan penempatan Razman Nasution di Blok E dilakukan berdasarkan hasil asesmen kesehatan, bukan perlakuan khusus.
Pengamat ekonomi UMY menjelaskan gaji Rp8 juta bukan garis kemiskinan, melainkan batas administratif kategori MBR untuk program perumahan pemerintah.