Ekonom Kritik Wacana HP Gratis, APBN Dinilai Bisa Terbebani
Wacana pembagian HP gratis sebagai bansos dikritik ekonom. Kebijakan itu dinilai berisiko membebani APBN dan tidak menyasar akar masalah.
Warga melompati tembok yang menutup akses jalan tempat tinggal mereka di Penumping, Gowongan, Bumijo, Jetis, Yogyakarta, Jumat (12/05/2017). (JIBI/Harian Jogja/Desi Suryanto)
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja melayangkan surat panggilan kepada pemilik lahan di Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis
Harianjogja.com, JOGJA-Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jogja melayangkan surat panggilan kepada pemilik lahan 3.119 meter persegi di http://m.harianjogja.com/?p=816367">Kampung Penumping, Kelurahan Gowongan, Kecamatan Jetis.
Pemilik lahan akan diajukan ke persidangan karena nekat melanjutkan aktivitas pemagaran tanpa izin.
"Kita panggil terkait pelanggaran tindak pidana ringan [tipiring], sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung." kata Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Jogja, Budi Santosa, Senin (15/5/2017).
Satpol PP sudah menyegel lahan tersebut pada Jumat, pekan lalu, karena di lahan tersebut sudah ada aktivitas pembangunan pagar tanpa mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB). Satpol PP juga sudah meminta agar pemilik lahan menghentikan proses pembangunan pagar.
Namun, kemarin Satol PP kembali menyegel karena melihat adanya aktivitas pembangunan pagar di sisi utara lahan. "Ada aktivitas pembangunan lagi [meninggikan pagar]," kata Budi.
Karena itu pihaknya langsung memanggil pemilik lahan. Rencananya pemilik lahan akan dimintai keterangan oleh penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Satpol PP Kota Jogja pada Jumat mendatang.
Lahan di sisi Jalan Bumijo atau barat Jalan Mangkubumi itu menjadi polemik karena pemilik lahan membuat pagar hingga menutup jalan kampung dan menghalangi 11 rumah warga. Kemrin, warga dan perwakilan pemilik lahan kembali bertemu dan bermusyawarah di kantor Kecamatan Jetis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Wacana pembagian HP gratis sebagai bansos dikritik ekonom. Kebijakan itu dinilai berisiko membebani APBN dan tidak menyasar akar masalah.
Survei Poltracking mencatat kepercayaan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran turun dari 81,5 persen pada Oktober 2025 menjadi 64,8 persen pada Oktober 20
Disdikpora Bantul mengingatkan penggunaan AI seperti ChatGPT di sekolah perlu diimbangi berpikir kritis dan pemahaman etika agar siswa tak sekadar menyalin jawa
PLN memastikan blackout Batam-Bintan telah ditangani. Penyebab gangguan masih diselidiki, sementara kompensasi pelanggan mengacu pada aturan.
Stok beras Bulog mencapai 4,5 juta ton setelah Indonesia swasembada dan mulai ekspor. Pemerintah menyiapkan 100 gudang tambahan.
UI GreenMetric menyiapkan pemeringkatan keberlanjutan seluruh kabupaten dan kota serta perusahaan di Indonesia, dengan hasil diumumkan Desember 2026.