Advertisement
INFRASTRUKTUR JOGJA : Berikut Detail Aturan Pemasangan Reklame di Jalan Provinsi

Advertisement
Infrastruktur Jogja ditata dan diatur dalam Perda
Harianjogja.com, JOGJA -- Pemda DIY dan DPRD DIY tengah membangun kesepakatan untuk memperketat penggunaan ruang tepi jalan provinsi melalui pembahasan Raperda tentang penggunaan dan pemanfaatan bagian jalan provinsi. Aturan reklame, pembangunan gedung hingga berjualan di tepi jalan provinsi akan diperketat dalam Perda tersebut.
Advertisement
Baca Juga : http://m.harianjogja.com/2017/05/16/inrastruktur-jogja-diy-perketat-penggunaan-ruang-tepi-jalan-provinsi-817299">INFRASTRUKTUR JOGJA : DIY Perketat Penggunaan Ruang Tepi Jalan Provinsi
Dalam Raperda berikut Pergub akan diatur secara rinci terkait mekanisme pemasangan papan reklame di Jalan Provinsi. Penentuan pemasangan harus sejajar atau melintang akan menjadi pembahasan antara eksekutif dan legislatif di Pansus DPRD DIY. Pastinya, akan diatur detail konstruksi yang sesuai dari sebuah papan reklame dengan mengedepankan faktor keamanan di jalan raya. Berikut pemasangan agar tidak menganggu pengguna jalan.
Namun, kata Kasi Perencanaan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas PUP-ESDM DIY Bambang Sugaib, pihaknya tetap akan berpegang pada ketentuan di atasnya, baik Permen Pekerjaan Umum maupun PP tentang yang semua itu direferensikan. Iklan atau apapun yang dipasang di jalan provinsi, kata dia, harus menjamin keamanan pengguna jalan, dari sisi konstruksi harus tidak menganggu atau merusak.
"Karena banyak papan reklame yang tiba-tiba berdiri tidak tahu pemiliknya. Ada yang sangat menganggu, jadi muaranya agar fungsi jalan seperti peruntukannya, lebih ke arah pengguna jalan aman," kata dia, Selasa (16/5/2017).
Ia menambahkan, total panjang jalan provinsi mencapai 760,45 kilometer. Dari panjang itu sekitar 30% yang terpasang reklame, terutama yang mendekati perkotaan. Selama ini izin pendirian itu hanya terbatas di kabupaten/kota. Dalam Raperda tersebut juga akan dibahas terkait keberadaan PKL yang berjualan di ruas jalur provinsi serta aturan pendirian bangunan di pinggir jalan provinsi.
"Misal ada orang akan mendirikan bangunan kan izin ada di kabupaten, kalau itu menggunakan semacam ruang bebas pandangan nanti harus ada rekomendasi provinsi," kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

DPR RI: RUU KUHAP Berisi 334 Pasal dengan 10 Substansi Perubahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Kalurahan Tegalpanggung Jogja Kelola Sampah Organik dengan Biopori
- Rental Motor di Sleman Kebanjiran Order Saat Libur Panjang
- Tempat Relokasi Parkir ABA, Jukir Sebut Libur Sekolah Tak Berdampak Signifikan
- Budi Daya Kedelai Hitam di Gunungkidul Mencapai 68 Hektare
- Malioboro Bakal Bebas Kendaraan Bermotor Sepanjang Waktu, Skenario Digodok Dishub Jogja
Advertisement
Advertisement