Masalah Aset di Lingkungan Pemkab Gunungkidul Jadi Fokus Audit BPK

25 Mei 2017 01:22 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Pemkab Gunungkidul tengah diaudit oleh BPK

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL  – Proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memasuki tahap akhir. Diharapkan hasil audit dapat maksimal dan pemkab dapat mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diperoleh di tahun lalu.

Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Gunungkidul Putro Sapto Wahyono mengatakan, proses audit di lingkup pemkab yang dilakukan BPK sudah dimulai sejak April lalu. Untuk saat sekarang, lanjut dia sudah memasuki pemeriksaan sudah memasuki tahap akhir. “Proses ini belum penutupan karena audit masih memasuki tahapan paparan exit,” kata Putro, Selasa (23/5/2017).

Dia menjelaskan, dalam paparan exit ini terdapat beberapa data yang perlu disinkronisasi antara catatan dari BPK dengan data yang dimiliki oleh pekmab. Putro mengungkapkan, dalam proses ada beberapa masalah yang harus diselaraskan. Namun demikian, ia tidak dapat menyebutkan satu per satu permasalahan yang ditemukan. “Saya sedang di luar kantor, jadi saya tidak hafal datanya. Namun yang jelas, sinkronisasi ini mayoritas didominasi oleh permasalahan aset,” katanya.

Mantan Kepala Bidang Anggaran ini menambahkan, jika mengacu pada jadwal, proses audit itu akan berakhir pada akhir Mei ini. Diharapkan proses audit dapat berjalan lancar dan target mempertahankan WTP dapat terpenuhi. “Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data yang dibutuhkan BPK. Mudah-mudahan hasil yang diperoleh sesuai dengan keinginan yang diharapkan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul Badingah sudah menetapkan target untuk dapat mempertahankan opini WTP yang diperoleh di tahun lalu. Untuk itu, sejak awal pemeriksaan sudah meminta kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah agar berpartisipasi aktif membantu segala sesuatu yang dibutuhkan BPK dalam audit tersebut. “Semua harus berperan aktif dan tidak hanya dibebankan ke salah satu pihak saja,” kata Badingah.

Sebelumnya, Inspektur Inspektorat Daerah Gunungkidul Sujarwo mengatakan, pihaknya terus melakukan tindaklanjut terhadap temuan BPK. Dia pun mengklaim tindaklanjut terhadap penyelesaian masalah sudah di atas 70% dari ambang toleransi yang ditetapkan BPK. “Kita sudah di atas 95%. Jadi kami optimistis dapat mempertahankan WTP,” katanya beberapa waktu lalu