Advertisement
Parah, Hanya 17 Anggota DPRD yang Hadir, 2 Rapat Tertunda
Advertisement
Rapat paripurna tentang nota pengantar Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) 2019 ditunda selama tiga hari
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL – Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Marsiyono memastikan rapat paripurna tentang nota pengantar Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK) 2019 ditunda selama tiga hari. Penundaan dilakukan karena anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Advertisement
“Sesuai dengan aturan, maka rapat paripurna ditunda. Rencananya rapat akan dilanjutkan pada Kamis [25/1],” kata Marsiyono kepada wartawan, Senin (22/1/2018).
Menurut dia, penundaan dilakukan sudah sesuai aturan karena untuk pelaksanaan minimal harus dihadiri setengah dari anggota DPRD yang berjumlah 45 orang. Namun dalam rapat hari ini, anggota yang hadir hanya 17 anggota.
“Ini jadi dasar kami untuk menunda rapat paripurna. Sebelum ditunda, selaku pimpinan sidang, saya sudah melakukan skorsing sebanyak dua kali, namun anggota dewan tak juga memenuhi kuorum,” kata politikus Golkar ini.
Lebih jauh dikatakan Marsiyono, tak kuorumnya jumlah anggota yang hadir tidak hanya mengakibatkan batalnya rapat paripurna penyerahan nota PIWK. Namun, rapat badan anggaran yang seyogyanya dilaksanakan pada Senin siang batal.
“Kedua rapat itu saling berhubungan, dikarenakan penyerahan nota batal maka agenda rapat banggar juga tidak jadi dilakukan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement

Sempat Rusak Akibat Gempa Magnitudo 5,0, Kini Masjid Al-Hidayah Bandung Jadi Ramah Gempa
Advertisement

Amerika Serikat Keluarkan Peringatan Perjalanan untuk Warganya ke Indonesia, Hati-Hati Terorisme dan Bencana Alam
Advertisement
Berita Populer
- Ini Jadwal SPMB 2025 SMA/SMK Negeri DIY, Ada Pendaftaran Gelombang 1 dan Gelombang 2
- Dimas Diajeng Sleman 2025, Mahasiswa UNY dan UGM Jadi Pemenang
- Gudang CV Keiros di Bantul Terbakar, Kerugian Capai Rp4,5 Miliar
- Rektor UGM hingga Pembimbing Akademik Digugat ke PN Sleman karena Masalah Ijazah
- Kasus Penipuan Tanah dengan Korban Mbah Tupon, Menteri ATR Sebut Belum Tergolong Mafia Tanah
Advertisement