Warga Jogja Jangan Termakan Propaganda

19 Februari 2018 21:40 WIB Abdul Hamied Razak Sleman Share :

Pemerintah gelar diskusi terkait isu sara yang berkembang di masyarakat.

Harianjogja.com, SLEMAN--Beragam black campaign muncul untuk menciptakan suasana tidak kondusif. Masyarakat diminta untuk pandai menyaring infomasi terkait propaganda yang terjadi akhir-akhir ini.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sleman Sularso mengatakan di era teknologi seperti saat ini bersliweran isu dan tidak bisa dihentikan. Termasuk isu terkait sara dan agama yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. "Itu tidak bisa dihentikan. Ini tabiat manusia. Oleh karenanya, masyarakat harus cerdas menerima informasi," katanya kepada Harianjogja.com seusai focus group discussion Komunitas Intelligen Daerah (Kominda) Sleman bertema Mengantisipasi Tindakan Kekerasan dan Isu Sara di Aula Kesbangpol Sleman, Senin (19/2/2018).

Dia mengusulkan agar isu-isu negatif (black campaign) yang marak dan tersebar di media-media sosial harus dilawan dengan isu-isu positif. Selama ini media sosial menjadi lumbung tersebarnya isu-isu negatif dan kampanye hitam. "Jika perlu satu isu negatif dilawan dengan 10 isu positif. Isu dilawan dengan isu, counter issue," ujarnya.

Sayangnya, masalah counter issue di daerah belum dapat dilakukan secara maksimal. Hal itu diakui oleh Sularso di mana FKUB belum memiliki tim yang kuat untuk menangani black campaign di meda sosial. Dia mengusulkan agar tim cyber crime bisa dibentuk hingga di daerah-daerah. "Sebab isu justru lebih dulu muncul di daerah-daerah. Makanya tim cyber perlu dibuat," lanjutnya.

Masyarakat DIY, katanya cukup diuntungkan karena masyarakatnya cukup pandai menyaring informasi. Hanya saja, masih ada beberapa wilayah yang perlu diperhatikan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi konflik seperti di wilayah perbatasan. "Kami juga memperkuat wali kerukunan di tingkat desa. Sebelum Pilres kami akan selesaikan sosialisasi ini di 86 desa," katanya.

Kepala Kesbangpol Sleman Hery Dwikuryanto mengatakan, FGD tersebut tidak ada sangkutpautnya dengan masalah penyerangan ke Gereja St Lidwina di Gamping beberapa waktu lalu. "Ini program rutin yang kami gelar untuk mengantisipasi munculnya kekerasan dan isu sara maupun potensi konflik yang bisa muncul. Seperti masalah intoleransi dan kenakalan remaja," ujarnya.

Apalagi dalam waktu dekat masyarakat juga akan menghadapi Pemilu 2019. Pihaknya bersama seluruh pemangku keamanan di masing-masing wilayah akan terus menanamkan nilai-nilai kedamaian dan toleransi kepada masyarakat. Termasuk aktualisasi Pancasila dan nilai-nilainya. "Kenakalan remaja misalnya terjadi karena ada penanaman yang salah. Kami lebih prventif untuk mengantisipasi potensi konflik yang muncul," ujarnya.