BANDARA KULONPROGO : Minta Kompensasi Diskresi, Eks WTT Ancam Demo

Eks anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) mengancam akan kembali menggelar aksi

Harianjogja.com, KULONPROGO-Eks anggota Wahana Tri Tunggal (WTT) mengancam akan kembali menggelar aksi, apabila mereka tak kunjung mendapat kejelasan atas permohonan diskresi lahan terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Salah seorang eks WTT, Andung Sumulyo mengatakan, warga berharap dana kompensasi diskresi bisa segera mereka dapatkan, sebelum masa berlaku Izin Penetapan Lokasi (IPL) NYIA berakhir pada April 2018.

Aksi yang akan dilakukan berupa pemasangan spanduk atau bentuk lain, dengan maksud mengingatkan pihak proyek bahwa hingga kini ada hak warga yang belum terpenuhi.

"Meski sudah menjalankan asas demokrasi dalam proses diskresi, warga merasa belum mendapatkan keadilan dan kemanusiaan dari pihak terkait," kata dia, saat menyambangi kantor Help Desk NYIA, Selasa (13/3/2018).

Bila memang belum bisa terbayarkan, ia tidak keberatan pembayaran kompensasi diskresi dilakukan lewat dari tenggat waktu. Namun setidaknya ada jaminan bahwa permohonan diskresi akan dibayarkan kepada warga, berikut nominal yang akan didapatkan.

Saat ini masih ada 99 bidang aset dengan bangunan dan tanam tumbuh di atasnya milik warga eks WTT di Desa Palihan dan Desa Glagah yang belum dibayarkan.

Warga juga mendesak sejumlah pihak terkait berani mengambil keputusan. Mengingat warga telah menjalankan prosedur diskresi sesuai yang diatur sehingga kin giliran Angkasa Pura I dan pihak-pihak lain terkait yang mengambil langkah.

Terlebih lagi, berdasarkan informasi yang ia dapatkan, permohonan diskresi saat ini sudah sampai di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Dalam waktu dekat, diadakan pula rapat bersama antara Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dan Pemerintah DIY. Dari situ diharapkan bisa muncul kebijakan kelanjutan diskresi.

Supervisor Help Desk NYIA PT Angkasa Pura (AP) I, Ariyadi Subagyo menjelaskan permohonan diskresi sudah diajukan manajemen AP I kepada kementerian ATR/BPN. Ia membenarkan adanya rencana pelaksanaan rapat terpadu seluruh instansi yang terlibat dalam pengadaan tanah, terkait keputusan menyeluruh atas berbagai persoalan lahan pembangunan NYIA.

Ia berharap tahapan pembebasan lahan sudah tuntas sebelum batas waktu IPL dan diikuti penyerahan aset dari BPN ke AP I.

"Mudah-mudahan sebelum itu sudah ada keputusan, termasuk soal diskresi," terangnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News