Ribuan Petugas Pantarlih Diterjunkan di Pemilu 2019

Harianjogja, BANTUL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul membutuhkan 3.035 petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dalam Pemilu 2019. Rencananya pencocokan data pemilih ini dilaksanakan mulai 17 April mendatang.

Ketua KPU Bantul Muhammad Johan Komara mengatakan saat ini sedang rekrutmen petugas pantarlih yang dilakukan anggota panitia pemungutan suara (PPS) di setiap desa. Ditargetkan pada akhir pekan ini para petugas pantarlih sudah terbentuk sehingga dapat dilantik pada Selasa (10/4) mendatang. “Rekrutmen sudah dilakukan dan pemilihan petugas pantarlih berdasarkan rekomendasi dari PPS di setiap desa,” kata Johan saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (2/4).

Dia menjelaskan untuk pantarlih membutuhkan 3.035 petugas. Jumlah ini merupakan hasil simulasi dan pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) yang dilakukan beberapa waktu lalu. “Sudah kami simulasikan dan jumlah petugas yang dibutuhkan juga telah ditentukan,” ujarnya.

Johan menambahkan selain menunggu proses rekrutmen petugas pantarlih, KPU Bantul juga masih menunggu daftar calon pemilih yang disusun oleh KPU Pusat. Menurut dia, daftar calon pemilih itu penting karena dijadikan dasar untuk validasi pemilih di Pemilu 2019.

“Hingga saat ini kami belum terima daftar itu. Mudah-mudahan sebelum pencocokan dilakukan [17 April] datanya sudah ada,” katanya lagi.
Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Bantul Supardi mengatakan pihaknya siap mengawasi tahapan pantarlih yang dilaksanakan KPU. Namun untuk pengawasan memiliki keterbatasan karena petugas pengawas lapangan (PPL) di setiap desa hanya satu orang sehingga pemantauan dilakukan dengan mengambil sampel.

“Kalau harus mengikuti semua petugas pantarlih jelas tidak bisa. Jadi anggota PPL harus pandai-pandai mengatur jadwal sehingga pengawasan yang dilakukan dapat maksimal,” kata Supardi.

Menurut dia, untuk pengawasan dalam pantarlih tidak hanya mengandalkan petugas PPL. Sebab, pengawasan juga membutuhkan bantuan dan partisipasi dari masyarakat.

“Jelas anggota yang kami miliki sangat terbatas sehingga agar lebih maksimal juga butuh partisipasi warga,” ujarnya.

Supardi menjelaskan partisipasi warga dalam pengawasan tidak susah. Caranya, warga tinggal melaporkan setiap kegiatan yang dirasa tidak sesuai dengan aturan dalam kampanye. “Ya kalau ada potensi itu silakan laporkan dan kami akan menindaklanjuti,” katanya lagi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.