Jogja Perlu Gencarkan Investasi yang Serap Tenaga Kerja Low Skill

Harianjogja.com, JOGJA- Capaian kinerja Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk indikator indeks ketimpangan pendapatan atau rasio gini melenceng jauh dari target akhir Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY 2012-2017.

Bahkan, ketimpangan pada 2017 lebih tinggi dibanding 2012 silam. Pemda DIY dinilai perlu mendatangkan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja tak terdidik.

Dari data yang dirangkum oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, rasio gini DIY pada 2012 silam sebesar 0,430. Adapun di 2017 nilanya naik sedikit jadi 0432.

Semakin tinggi nilai rasio gini, berarti ketimpangan antara yang miskin dan kaya juga semakin tinggi. Realisasi rasio gini DIY pada 2017 jauh dari target yang dipatok 0,2878.

Bambang Purwoko, dosen Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM), mengatakan untuk memangkas ketimpangan, Pemda DIY bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Kabupaten Purbalingga, yakni melakukan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja dengan keahlian rendah.

“Konkretnya, misalnya investasi di sana dulu pembuatan bulu mata palsu, kuku palsu, yang itu buruhnya dari masyarakat low skill, karena itu kan pekerjaan yang bisa dilakukan semua orang. Dari jenis pekerjaan itu, maka masyarakat mendapat kurang lebih Rp50 miliar per bulan,” ucap Bambang usai pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DIY tahun 2017 di gedung DPRD DIY, Jumat (6/4/2018).

Menurutnya, DIY saat ini tidak memiliki banyak investasi-investasi yang dapat menyerap tenaga kerja low skill. Jika Pemda DIY ingin mengurangi angka kemiskinan dan memangkas kesenjangan, maka yang perlu dilakukan adalah menghadirkan investasi yang mampu memperkerjakan masyarakat kalangan bawah.

Investasi yang mampu menyerap banyak tenaga kerja berkemampuan rendah, lanjut Bambang, jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kerja. Ia merinci partisipasi tenaga kerja di DIY hanya 72%. Dengan demikian ada 28% tenaga kerja siap pakai yang tidak terserap ke dunia kerja.

“Secara geografis kita punya lahan yang cukup untuk itu. Tinggal keberanian untuk undang investasi saja. Otomatis kalau masyarakat terserap dalam jenis pekerjaan yang tidak butuh keahlian tinggi mereka akan dapat income, dengan begitu, otomatis spendingnya bisa naik.” imbuh Bambang.
Secara teori, peningkatan rasio gini dipengaruhi oleh pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat berpendapatan tinggi tidak diimbangi dengan pertumbuhan pendapatan golongan masyarakat rendah.

Ketimpangan pendapatan DIY terjadi karena 20% kelompok masyarakat dengan pendapatan tertinggi menikmati proporsi pendapatan yang meningkat. Sementara di sisi lain, 40% masyarakat berpendapatan rendah mendapatkan proporsi pendapatan yang semakin sedikit.

Kepala Bappeda DIY Tavip Agus Rayanto menjelaskan, untuk daerah yang sedang getol membangun, rasio gini memang cenderung akan naik, sebab pembangunan tidak menyerap banyak tenaga kerja berkemampuan rendah. Contoh pembangunan yang tidak menyerap banyak tenaga kerja low skill adalah pembanguna New Yogyakarta International Airport (NYIA) dan juga hotel-hotel bertingkat.

Oleh karena itulah, kata Tavip, saat ini perlu ada indikator yang berpihak pada masyarakat miskin. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh direm, tapi di saat yang bersamaan, harus ada akselerasi pendapatan masyarakat miskin.

Tavip menyebut gini ratio terus meningkat karena pertumbuhan ekonomi berlansung di perkotaan. Sebab dilihat dari sisi ekonomi, membangun di daerah tidak memberi keuntungan. Sektor-sektor yang tumbuh pun adalah bidang formal.

“Ini [pembangunan di perkotaan] yang harusnya mulai di rem, makanya ada moratorium, karena kalau tidak, ya yang kota tumbuh terus, lapangan kerja orang kota makin banyak, tapi orang-orang Gunungkidul terbatas dan semakin tertinggal,” ujar Tavip.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News