Sekolah Rakyat Digenjot, Target 100.000 Siswa Kurang Mampu
Pemerintah targetkan 100.000 siswa kurang mampu masuk Sekolah Rakyat, program pendidikan gratis tanpa pungutan.
ILustrasi Kabupaten Layak Anak/JIBI
Harianjogja.com, SLEMAN—Sebagai upaya mewujudkan Sleman sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) melalui sektor pendidikan. Pemkab Sleman membentuk Sekolah Ramah Anak (SRA). Sampai saat ini sudah ada 70 sekolah di Sleman yang masuk sebagai pendampingan SRA.
"Pemkab telah membuat skala prioritas untuk sektor-sektor yang mempunyai dampak yang besar tehadap perkembangan anak, salah satu sektor yaitu pendidikan, dan upaya yang dilakukan yaitu dengan membangun Sekolah Ramah Anak," ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Mafilindati Nuraini, Minggu (6/5/2018).
Menurut Linda, saat ini sudah ada 70 sekolah terdiri dari SD sederajat dan SMP sederajat di Sleman yang mendapat pendampingan untuk SRA. SD dan SMP yang ada di Sleman menurut Linda ada sekitar 700. Untuk tahun ini Dinas P3AP2KB berusaha untuk menambah lagi pendampingan di beberapa sekolah.
Linda mengatakan untuk menjadi sekolah ramah anak, ada beberapa persyaratan, diantaranya sekolah tersebut harus memiliki Komite Perlindungan anak, mengikuti pelatihan Konvensi Hak Anak, memiliki dokumen Kebijakan Perlindungan Anak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Mediasi tambang CV BKS dan warga Padukuhan Karang Kulon Progo menghasilkan titik temu. Pemda DIY menjelaskan legalitas perizinan.
Jadwal SIM Keliling Kulonprogo hari ini 30 September 2026, lengkap dengan lokasi, jam pelayanan, syarat, dan ketentuan perpanjangan SIM.
Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 30 September 2026 tersedia 15 perjalanan. Cek jam keberangkatan, kedatangan tiap stasiun dan tarif Rp8.000.
Dokter Yoga Yuniadi meluruskan anggapan obat hipertensi menyebabkan ginjal rusak dan menjelaskan pentingnya menjaga tekanan darah tetap terkendali.
Kuota LPG 3 kg 2027 dipangkas menjadi 8 juta ton. Pemerintah menyiapkan CNG, jargas, dan kompor listrik sebagai energi alternatif.