Radikalisme Bisa Dilawan dengan Kebudayaan

Harianjogja.com, JOGJA- Komisi X DPR RI menunjuk DIY jadi pilot project penerapan kurikulum pendidikan berbasis Kebudayaan. Kurikulum ini nantinya akan diterapkan secara nasional. Kebudayaan dianggap sebagai salah satu cara ampuh menangkal intoleransi dan bibit-bibit radikalisme, yang kian mengkhawatirkan.

Anggota Komisi X DPR Esti Wijayati mengatakan, sebagian generasi Z atau generasi yang lahir setelah 1995, sudah mulai terjangkit paham intoleran. Jika hal ini dibiarkan terus, tanpa ada upaya yang berarti, Indonesia akan berada dalam bahaya dalam beberapa tahun ke depan.

Esti menjelaskan gejala itu bukan sekedar klaim. Hasil penelitian Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul Api dalam Sekam : Keberagamaan Gen Z Survei Nasional tentang Sikap Keberagamaan di Sekolah dan Universitas di Indonesia menunjukkan siswa dan mahasiswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang radikal.

Penelitian Api Dalam Sekam dilakukan pada rentang waktu antara 1 September sampai 7 Oktober 2017. Survei dilakukan di 34 provinsi di Indonesia. Total jumlah sampel mencapai 2.181 orang, yang terdiri dari 1.522 siswa, 337 mahasiswa, 264 guru dan 58 dosen Pendidikan Agama Islam.

Survei ini menemukan, pada level opini, siswa/mahasiswa cenderung memiliki pandangan keagamaan yang intoleran. Hal tersebut tercermin dari persebaran antara opini radikal, toleransi eksternal dan toleransi internal siswa. Dari ketiga kategori ini, pandangan keagamaan paling intoleran terdapat pada opini radikal (58,5%), dan disusul opini intoleransi internal (51,1%). Sedangkan pada level aksi, siswa cenderung moderat.

Berbeda dengan siswa, pada level aksi guru/dosen cenderung memiliki sikap intoleran pada kategori aksi toleransi internal (69,3%). Sedangkan pada level opini mereka cukup moderat. Dari skema tersebut, penelitian itu menyimpulkan model pembelajaran agama Islam berpotensi membentuk radikalisme siswa.

"33,4 persen [anak muda] menganggap tindakan intoleran terhadap minoritas bukan masalah. Kalau pemikiran anak-anak sudah kayak gitu kan ngeri. Saya tidak bisa bayangkan 10 tahun ke depan kayak apa. Sekarang aja sudah kayak gitu," terang Esti usai kunjungan Komisi X DPR di Gedong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Rabu (30/5/2018).

Ia menyatakan, fenomena itu sudah sangat mengkhawatirkan dan mengerikan. Bahkan Esti menyebut hal ini sebagai 'keprihatinan nasional' yang membutuhkan penyelesaian menyeluruh dan tuntas. Sebab tak bisa lagi menggunakan pendekatan setengah-setengah.

Rangkaian peristiwa teror belakang ini, kata Esti, seharusnya menjadi momentum tepat untuk merefleksikan kondisi bangsa. Ketika generasi muda sudah punya kecenderungan menjadi intoleran, artinya ada yang salah dengan sistem pendidikan di Indonesia.

"Maka dengan pendidikan berbasis budaya yang sudah ada di DIY. Sekaligus saja kami jadikan DIY sebagai pilot project, termasuk penguatan melalui kebudayaan untuk mengikis 'radikalisme' yang muncul di anak anak kita. Mungkin itu masuk tanpa disadari, mungkin karena sistem pendidikan kita atau pengajaran. Karena tenaga pendidik juga menunjukkan angka yang mencengangkan. Ini perlu kajian mendalam," ujar Anggota DPR dari dapil DIY ini.

Ketua Komisi X DPR Djoko Udjianto mengatakan, DIY diusulkan jadi pilot project kurikulum pendidikan berbasis Kebudayaan, karena dunia sudah mengakui Provinsi yang dipimpin Sri Sultan HB X ini sebagai Kota budaya dan Kota Pendidikan. Dengan sejarahnya yang panjang, DIY dan Solo adalah tempat paling tepat untuk belajar kebudayaan Mataraman.

DIY, sambungnya, bukanlah satu-satunya daerah yang akan ditunjuk jadi pilot project. Nantinya di wilayah Sunda juga akan ditunjuk pilot project. Demikian juga untuk pulau Sumatra, Kalimantan dan Papua.

"Nanti kami akan memberikan masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan kurikulum berbasis Kebudayaan yang diterapkan dari TK sampai SMA. Usulan kami akan bersifat umum dan khusus. Khusus maksudnya adalah ciri khas masing-masing daerah yang harus ditonjolkan. 2019 sudah mulai coba. Minimal bikin pilot project dulu," jelasnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pendidikan berbasis Kebudayaan sudah mulai dirintis di Bumi Mataram sejak 2011. DIY bahkan sudah punya Perda mengenai hal ini, yakni Perda DIY No 5 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Budaya.

"Kami ingin semua jenjang pendidikan berbasis budaya. Setiap pelajaran ditambah dengan basis budaya. Dulu ada 100 sekolah model. Kemudian kami evaluasi kelemahan-kelemahannya. Sekarang semua sekolah sudah mulai menerapkan. Setiap siswa harus ikut pelajaran Bahasa Jawa. Tapi metodenya dengan bermain, karena dari dulu pelajaran ini jadi momok," kata Baskara Aji.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.