394 PNS Pemda DIY Pensiun Tahun Ini, Bagaimana Skema Pengisian Posisi yang Lowong?

Harianjogja.com, JOGJA—Sebanyak 394 pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemda DIY akan pensiun pada Juli sampai Desember 2018.

Untuk menambal kekurangan yang ada, Pemda DIY mengandalkan tenaga non-PNS, terlebih 1.700 formasi CPNS yang diusulkan, belum tentu disetujui semua oleh Pemerintah Pusat. Padahal, sejak 2014, ribuan PNS sudah purna tugas.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Gatot Saptadi mengatakan persoalan pensiun adalah perkara yang cukup dilematis bagi Pemda DIY. Sebab, dari hitung-hitungannya, setiap tahun hampir 700 PNS yang purnatugas, yang belum ada penggantinya hingga kini. Sementara, rekrutmen PNS di Pemda DIY terakhir tahun 2014 lalu.

"Sampai saat ini kita sudah minta ke kementerian, kita minta pengganti, PNS kapan ada penggantinya? [Dari SK pensiun yang] saya serahkan hampir sepertiga lebih dari sektor pendidikan. Kira-kira mau seperti apa kalau tidak ada pengganti bapak ibu sekalian, ini menjadi PR [pekerjaan rumah] kita," jelas Gatot di kompleks Kepatihan, Kamis (28/6/2018).

Kepala Badan Kepegawaian (BKD) DIY Agus Supriyanto mengatakan pensiunnya PNS tak akan mempengaruhi kinerja Pemda DIY. Untuk menambal ketiadaan PNS, Pemda DIY mengandalkan tenaga non-PNS. Dalam dua tahun terakhir, sekitar 1.500 tenaga non PNS telah direkrut.

Tenaga non-PNS diandalkan terutama untuk mengisi posisi guru. Untuk memastikan kualitas mereka mendekati PNS, Agus mengatakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pendaftar tak jauh berbeda saat ikut tes CPNS. Bahkan, ujian tenaga non-PNS juga menggunakan computer asisted test (CAT). Hal ini juga dilakukan sebagai persiapan jika para tenaga non-PNS ingin statusnya disahkan jadi abdi negara.

Mencari tenaga non-PNS yang berkualitas sangat penting. Sebab, kata Agus, formasi CPNS yang sudah diusulkan Pemda DIY, yakni 1.700 besar kemungkinan tidak akan disetujui seluruhnya oleh Pemerintah Pusat.

"Kami minta 1.700 orang, belum tentu dikasih segitu. Memang formasi CPNS, menurut Menpan, kan jumlahnya 220.000, tapi itu dibagi berapa pemda se-Indonesia dan lembaga tinggi di Pusat, sehingga saya yakin, kami hanya dapatkan berapa saja. Apalagi prioritasnya guru, paramedis, infrastruktur baru umum ini," kata Agus.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News