Aliansi Jogja Memanggil Tagih Janji Hasto Soal Biayai Korban Kekerasan
Aliansi Jogja Memanggil menagih janji Wali Kota Hasto Wardoyo menanggung biaya pengobatan korban kekerasan 28 Oktober 2026.
Rumah tak layak huni / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menargetkan penanganan 438 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) pada tahun 2026. Langkah ini merupakan bentuk komitmen daerah dalam mendukung program nasional "3 Juta Rumah" yang digagas pemerintah pusat.
Jumlah tersebut merupakan sasaran sesuai kewenangan provinsi yang akan dilaksanakan di lima kabupaten/kota se-DIY. Penanganan ini didukung penuh oleh pendanaan dari APBD serta Dana Keistimewaan (Danais). Angka penanganan tahun ini tercatat meningkat signifikan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.
“Dalam rangka mendukung program 3 juta rumah dari pemerintah pusat, Pemda DIY pada 2026 akan melaksanakan penanganan RTLH sesuai kewenangan provinsi di kabupaten dan kota,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPUPESDM DIY, Kwaryantini Ampeyanti Putri (Ian), Rabu (14/1/2026).
Ian menjelaskan bahwa dari total 438 unit RTLH tersebut, pembiayaannya terbagi dalam beberapa skema. Sebanyak 97 unit bersumber dari APBD, 335 unit melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan, serta enam unit merupakan RTLH integrasi Dana Keistimewaan.
Untuk menyukseskan program ini, Pemda DIY telah menyiapkan alokasi anggaran yang cukup besar. “Anggaran yang disiapkan sekitar Rp24 miliar dan Rp64 miliar, yang terdiri dari kombinasi APBD murni dan Dana Keistimewaan,” jelas Ian.
Penanganan RTLH kewenangan provinsi ini tersebar merata di seluruh wilayah DIY dengan rincian sebagai berikut:
Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya total RTLH yang berhasil direalisasikan adalah sebanyak 290 unit, termasuk tiga unit yang bersumber dari bantuan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).
Pihaknya berharap peningkatan volume penanganan pada 2026 ini dapat berkontribusi langsung terhadap pengurangan angka kekurangan kebutuhan rumah (backlog) di Yogyakarta. Selain itu, program ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di wilayah DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Aliansi Jogja Memanggil menagih janji Wali Kota Hasto Wardoyo menanggung biaya pengobatan korban kekerasan 28 Oktober 2026.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo terungkap setelah grup WhatsApp yang digunakan untuk koordinasi penyadapan dibubarkan.
Kapolri mengungkap dugaan penyadapan menyasar Presiden Prabowo, internal Polri, KPK, Kejaksaan, hingga sejumlah kalangan lainnya.
Kemenkes mendorong riset kesehatan yang sesuai kebutuhan pasar agar hasilnya bisa diproduksi massal dan memperkuat industri farmasi serta alkes.
Habiburokhman menyebut Gibran menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR sekitar pukul 11.00 WIB, tetapi MPR belum mengonfirmasi kabar tersebut.
Pembelajaran menyenangkan bukan sekadar permainan. Guru perlu menghadirkan proses belajar yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan.