Pemdes Harus Seleksi Sendiri Investor di Wilayahnya

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Desa (Pemdes) harus punya memiliki kewenangan untuk menyeleksi sendiri investor yang masuk di desa. Pasalnya tak semua investor menguntungkan masyarakat.

Mantan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, I Gede Ardhika, mengungkapkan hal itu di agenda Sarasehan Sewindu Desa Wisata dan Satu Dasawarsa BUMDes Bleberan di Balai Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Senin (2/7/2018). “Pengembangan pariwisata tidak semata mengejar pemasukan daerah. Lebih dari itu, pengembangan wisata harus berdampak juga pada masyarakat desa,” ujarnya.

Jika mengembangkan pariwisata desa, kepemilikan tanah tidak boleh dialihkan tetapi harus tetap milik masyarakat desa. Jika sudah diambil alih orang lain atau desa lain, desa lokasi investasi itu menjadi sulit mengaturnya.

Gede Ardhika mengatakan sebenarnya tidak perlu sampai antre terhadap investor tetapi bagaimana memilih investor yang dapat berpihak ke masyarakat. Pemerintah desa mesti memiliki aturan yang jelas tentang investasi yang masuk di wilayah itu agar lingkungan tetap terjaga dan masyarakat lebih sejahtera.

Kendala yang sering muncul di masyarakat, menurut Ardhika, investor sengaja memecah belah masyarakat. Ada masyarakat yang diberi iming-iming dan ada pula yang diberi janji lain. Alhasil, masyarakat jadi berbeda kepentingan dan terpecah.

Hal itulah yang mesti dihindari. Muaranya jika berhasil memilih investor yang tepat, dapat terbentuk ekonomi kerakyatan. Selain itu, Dinas Pariwisata mesti bisa menampung aspirasi atau masukan yang diberikan masyarakat desa.

Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, yang turut hadir dalam sarasehan tersebut mengaku Pemkab Gunungkidul sudah berupaya agar peran serta masyarakat sangat dominan dalam pengembangan pariwisata.

Masyarakat harus diberi kesempatan untuk membangun peluang wisata. Jika hanya orientasi uang, dikhawatirkan muncul gesekan di internal warga. “Ketika uang lebih dominan, akan muncul gesekan kepentingan di masyarakat,” kata dia.

Kepala Desa Bleberan Supraptono mengungkapkan saat ini pengelolaan desa wisata di tempatnya belum menerima investor, kecuali tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).“CSR kan beda, ada pemberdayaan masyarakat. Bleberan masih membuka peluang,” ujarnya.

Untuk pengembangan pariwisata, saat ini Pemdes Bleberan lebih mengandalkan Dana Desa. Pemdes pun terus berupaya mengembangkan beberapa potensi, seperti tempat pemandian atau taman.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News