Advertisement
Sentolo Jadi Kecamatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak
Ilustrasi pernikahan dini/Antara - JIBI
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kecamatan Sentolo dideklarasikan menjadi Kecamatan Pencegahan Perkawinan Usia Anak. Tingginya angka perkawinan usia dini di kecamatan tersebut menjadi alasan deklarasi ini.
"Bahkan selama beberapa tahun terakhir kecamatan ini [Sentolo] selalu berada di peringkat teratas soal jumlah pernikahan usia dini, oleh karena itu kami coba melakukan pencegahan dengan upaya deklarasi," ucap Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial PPPA, Kulonprogo, Woro Kandini A, di kantornya, Rabu (28/11/2018).
Woro mengatakan selama 2015 hingga 2017, Kecamatan Sentolo selalu menduduki peringkat tertinggi dari seluruh kecamatan menyoal angka perkawinan anak. Tercatat jumlah angka perkawinan anak di kecamatan tersebut sebanyak 20 pasangan.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Jumlah ini lebih tinggi dibanding Kecamatan Wates sebanyak 19 pasangan, Samigaluh 18 pasangan; Galur 17 pasangan, serta Pengasih dan Panjatan masing-masing 16 pasangan. Adapun kecamatan lain rata-rata di bawah 10 pasangan. Melihat hal itu upaya deklarasi pencegahan pernikahan usia dini harus dilakukan.
Deklarasi dilangsungkan Rabu. Woro mengatakan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terkait di kecamatan tersebut turut hadir dan menyumbangkan tanda tangan dalam deklarasi itu. "Ada tokoh masyarakat, perwakilan sekolah, pemerintah kecamatan serta dinas terkait," ucap Woro.
Woro berharap dengan adanya deklarasi ini seluruh masyarakat dan jajaran pemerintahan di Kecamatan Sentolo bisa lebih paham soal dampak pernikahan dini. Dia tidak ingin budaya menikahkan anak yang belum sepatutnya berumah tangga terus berlanjut. Sebab hal itu merupakan bentuk memberangus hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang.
"Harapannya yang pertama masyarakat bisa paham dulu bahwa pernikahan usia dini merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Karena dengan menikahkan pada usia anak maka mengabaikan hak dasar anak di antaranya tumbuh dan hidup berkembang," ucapnya.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Imperial Digital Printing, Jasa Percetakan Terlengkap di Jogja
Jadi Sponsor Kustomfest 2022, Ambarukmo Group Bagikan 500 Tiket Masuk
Super Nekat! Sambil Isi BBM, Maling di Kulonprogo Gasak Uang di Laci SPBU
BKKBN DIY Gelar Wisuda Ratusan Lansia
Advertisement
UPNVY Undang Juara Karate Dunia Sandra Sanchez ke Jogja
11 Mahasiswa AS Dikenalkan Pancasila dan Keberagaman Budaya Jogja
Waspada! Ini Ragam Modus Penyalahgunaan Tanah Desa di Jogja
Ada Layanan Jemput Bola untuk Aktivasi Identitas Kependudukan Digital di Sleman
Pungutan Dana Seragam Sekolah Bikin Geger, Begini Respons Bupati dan Wabup Sleman
Advertisement
Sopir Mengantuk, Nissan Livina Seruduk Barbershop dan Motor
Belasan Sapi di Gunungkidul Dipotong Paksa karena PMK
Sesalkan Pernyataan ORI soal Seragam, Berikut Respons Beberapa Sekolah di Sleman
ORI Sebut Keuntungan Seragam Sekolah Capai Rp10 Miliar, Disdikpora DIY: Terlalu Bombastis
Kompensasi PHK Hotel Ibis Dibagi 2 Tahap, Begini Tanggapan Serikat Pekerja
Advertisement
ORI DIY Ekspos Kasus Jual Beli Seragam, Disdik Sleman: Jangan Digeneralisasi!
Berita Pilihan
Advertisement
Ini Daftar 10 Brand Lokal Asli Indonesia yang Sukses Mendunia
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Tingkatkan Produk Ekspor, UPN Yogyakarta Dampingi Pengrajin Eceng Gondok Kulonprogo
- Partai Besutan Amien Rais Beri Sinyal Dukung Anies Baswedan di 2024
- Belum Semua Terealisasi, Regulasi Kuliah di Luar Kampus Perlu Diatur Lebih Detail
- Prakiraan Cuaca DIY Hari Ini: Dua Wilayah Ini Hujan
- Dukcapil Gunungkidul Siap Perkenalkan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
Advertisement
Advertisement
