Advertisement
Per 1 Februari 2019, Format Jamkesda Kulonprogo Berubah
Ilustrasi BPJS Kesehatan. - Bisnis Indonesia/Nurul Hidayat
Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO—Per 1 Februari 2019, pelayanan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) hanya berlaku bagi penduduk miskin yang sudah didaftarkan ke Badan Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah lewat APBD.
Karena itu, mulai awal bulan depan Jamkesda tidak lagi diperuntukkan bagi penduduk yang hanya menunjukkan kartu tanda penduduk (KTP) maupun kartu keluarga (KK) saja.
Advertisement
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kulonprogo Bambang Haryatno mengatakan Pemerintah Kabupaten hanya akan menyubsidi keluarga miskin sesuai PBI sementara penduduk di luar miskin diarahkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan secara mandiri.
Adapun, bagi warga yang hanya menggunakan KTP dan KK tetapi masuk dalam kategori miskin masih tetap diusulkan dengan rekomendasi Dinas Sosial dan akan didaftarkan ke BPJS. Di luar itu hanya mendapat subsidi yang tidak penuh seperti dulu serta diarahkan untuk menjadi peserta mandiri.
“Jamkesda 2019 sebenarnya masih ada, sebagai suplemen untuk penduduk baru, seperti bayi baru lahir dari keluarga miskin atau PBI Daerah,” paparnya, Selasa (15/1/2019). Pada intinya warga yang miskin akan tetap terjamin. Jika belum masuk PBI maka Dinkes akan didaftarkan.
Namun, jika tidak masuk kategori tersebut, jawatan itu akan bekerja sama dengan Dinsos untuk memberi bantuan lewat Jamkesos dengan syarat membawa surat dari desa dan akan direkomendasi ke Dinsos.
Hal ini menjawab keresahan masyarakat miskin di Kulonprogo yang khawatir pelayanan Jamkesda tidak lagi mengakomodasi mereka. Warga kurang mampu ini sudah dijamin dalam PBI Daerah dari APBD yang hingga 2018 sebanyak 36.600 dan akan ditambah 18.000 PBI untuk tahun ini.
DPRD Kulonprogo sebelumnya telah memanggil Dinkes Kulonprogo terkait dengan Surat Edaran No.440/189 tertanggal 7 Januari 2019 yang dikeluarkan instansi tersebut untuk pelaksanaan Jamkesda yang berbeda dan akan diberlakukan mulai Februari. Pemanggilan ini dilangsungkan di kompleks DPRD Kulonprogo pada Senin (14/1/2019).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Ratusan Mobil Angkutan Barang Terjaring Razia di Perbatasan Jogja
Pasien ODGJ di Bantul Mencapai Ribuan, Jumlah Dokter Jiwa Kurang dari 10
Reservasi Hotel di Bantul Libur saat Libur Nataru Capai 70 Persen
Libur Akhir Tahun, Konsentrasi Wisatawan Disebar Tak Terpusat di Kota Jogja
Advertisement
Jelang Nataru, Stok Bahan Pokok di Sleman Aman
Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Ini Sejarah Keistimewaan DIY Penting untuk Diketahui
Status Darurat Kekeringan di Kulonprogo Berakhir, Permintaan Dropping Air Tetap Dilayani
Retribusi KIR Dihapus, Sleman Kehilangan PAD Senilai Rp1,5 Miliar
Catat! Ini Jadwal Pasar Murah di Sleman pada Bulan Desember
Advertisement
Uji Coba Operasional TPST Tamanmartani, DLH Sleman Siapkan 30 Pekerja
Libur Akhir Tahun, Dinas Pariwisata Gunungkidul Memperbanyak Promosi
Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY
Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Komentar Sultan HB X
Bawaslu DIY Sosialisasikan JDIH ke Civitas Akademika
Advertisement
Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Nitizen Ingin PSI Klarifikasi
Berita Pilihan
Advertisement
Dirut Garuda Larang Karyawan Gunakan Jatah Tiket Gratis saat Libur Nataru
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- DP3AP2KB Beberkan Penyebab Stunting di Kota Jogja
- 10 Kandidat Pemilu Jogja Diduga Langgar APK, Paling Banyak di Umbulharjo
- Kampanye Bagi-bagi Susu dan Minyak Goreng, Bawaslu Jogja Bilang Begini
- Antisipasi Kemacetan Saat Libur Nataru, Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja
- Libur Natal dan Tahun Baru 34 Simpang di Kota Jogja Diatur Otomatis
Advertisement
Advertisement
