Meski Tujuannya Baik, Gerakan Bebas APK Tidak Disarankan

Harianjogja.com, JOGJA-Gerakan bebas alat peraga kampanye (APK) di wilayah tempat tinggal warga, tidak disarankan. Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi menyatakan solusi yang terbaik adalah mengatur pemasangannya.

"Diatur saja, di tempat mana saja [yang boleh dipasangi APK] dan di mana saja yang tidak boleh," kata dia, Selasa (26/2/2019)

Heroe menambahkan, penggunaan APK memberikan kesempatan bagi peserta Pemilu untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tahu siapa mereka sebenarnya.

"Kalau bebas APK, masyarakat jadi tidak tahu siapa yang harus dipilih. Saya khawatir masyarakat tidak mengenal dan tidak mengerti [peserta Pemilu yang harus dipilih] lalu memilih asal," ungkapnya.

Ia menambahkan, pada penyelenggaraan Pemilu 2019 ini, diharapkan ada banyak informasi yang disebarkan kepada masyarakat. Tentunya, informasi yang benar dan mendidik.

Lagipula, masyarakat seiring waktu semakin pintar dan cerdas, yang mereka butuhkan untuk menjadi pemimpin adalah orang yang mau mendengar keluhan dan keingin mereka.

"Kalau hanya sekadar bagi-bagi, mereka itu tidak akan mendapat respon yang cukup dari masyarakat. Masyarakat tahu siapa yang betul-betul kerja dan tahu yang hanya datang tiap lima tahunan," ucapnya

Sebelumnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) Kraton, Syamsul Hidayat mengungkapkan, pencanangan sejumlah RW di Kecamatan Kraton menjadi wilayah bebas APK itu, berasal dari pertimbangan dan rembuk warga setempat. Dengan adanya gerakan itu, warga berharap Pemilu berlangsung aman, tertib, sesuai perundang-undangan.

"Masyarakat sadar untuk menjaga kerukunan dan ketentraman wilayah, tidak perlu jor-joran APK," kata dia.