Persentase Jalan Rusak Lebih Banyak, Dana Perbaikan Disiapkan Rp5 Miliar

Kendaraan melintas di jalan kabupaten ruas jalan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pengasih sampai Polres Kulonprogo, Desa Mergosari, Kecamatan Pengasih, Selasa (12/3/2019). - Harian Jogja/Fahmi Ahmad Burhan.
13 Maret 2019 15:27 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, PENGASIH—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kulonprogo menganggarkan dana perbaikan jalan kabupaten sebesar Rp5 miliar pada tahun ini. Kondisinya, jalan rusak di tahun ini lebih tinggi persentasenya dibanding tahun lalu.

Kepala Bidang Bina Marga DPUPKP Kulonprogo Nurcahyo Budi Wibowo memaparkan ahun lalu persentase kerusakan 32% dari total 668 kilometer jalan kabupaten di Kulonprogo. Tahun ini bertambah menjadi sekitar 35% jalan kabupaten yang rusak.

Untuk sementara, perbaikan jalan kabupaten yang rusak dilakukan dengan penanganan darurat. “Kebetulan banyak laporan jalan rusak, langsung dicek. DPUPKP rencanakan penanganan langsung. Seperti di beberapa titik tahun ini sudah diperbaiki melalui penanganan darurat, ada jalan di Pasar Sentolo, Lendah, Galur,” katanya kepada Harian Jogja, Selasa (9/3/2019).

Anggaran yang digunakan untuk penanganan darurat sampai Rp5 miliar. Anggaran tersebut di luar anggaran untuk perbaikan jalan yang rutin tiap tahunnya. Tahun ini, DPUPKP menggelar pengadaan pembangunan jalan dan jembatan sebanyak 82 paket dengan dana sebanyak Rp130 miliar bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Nurcahyo mengatakan jalan kabupaten banyak yang rusak diakibatkan truk yang melintas mengangkut material tambang melebihi tonase. “Beban yang berat itu membuat jalan rusak. Kalau hanya mobil biasa saja tidak membuat rusak,” tuturnya.

Kepala DPUPK Kulonprogo Gusdi Hartono mengungkapkan dalam menangani jalan harusnya yang bergerak tidak hanya DPUPKP tetapi organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya karena jalanan rusak disebabkan truk yang melebihi tonase.

Minimal mesti ada peran dari Dinas Perhubungan (Dishub) dalam menangani truk tersebut. “Selama ada kerusakanan jalan, DPUPKP yang selalu disalahkan. Kami berharap juga kerja sama dengan OPD lainnya di kabupaten,” ucapnya.

Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Burhani Arwin, mengaku jalan di desanya kena imbas kerusakan akibat truk tambang yang melebihi tonase. Alhasil, Pemerintah Desa (Pemdes) langsung meminta komitmen pemilik kendaraan untuk memperbaiki.

“Pemilik kendaraan menyepakati perbaikan jalan dan sudah mulai ada perbaikan. Itu tindak lanjut dari komitmen pemilik kendaraan. Harapannya, perbaikan jalan terus aktif dilakukan tanpa harus menunggu teguran masyarakat maupun pemerintah,” ungkap Burhani.