DPRD Gunungkidul Siapkan Perda Reklame, Bidik Optimalisasi PAD
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Proyek JJLS/JIBI
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Perkembangan pembuatan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di Gunungkidul belum signifikan. Hal ini terlihat dari pembangunan yang baru mencapai 40% atau sepanjang 32,9 kilometer dari total jalan sepanjang 82,2 kilometer.
Selain itu, hingga saat ini masih ada lahan yang belum dibebaskan. Beberapa titik yang masih dalam proses pembebasan terdapat di Kecamatan Girisubo meliputi Desa Karangngawen, Jepitu dan Balong.
Sekretaris Camat Girisubo, Arif Yahya, mengatakan pembebasan tanah untuk JJLS masih terus dilakukan. Menurut dia, pembebasan membutuhkan waktu karena tidak bisa dilakukan secepatnya karena ada prosedur dan regulasi yang harus ditaati. “Ada sejumlah lahan yang terdapat di tiga desa yang belum dibebaskan, yakni Jepitu, Balong dan Karangngawen. Khusus untuk Karangngawen, sebagian besar sudah dibebaskan dan sekarang tinggal menyelesaikan urusan yang belum dibayarkan,” kata Arif, Selasa (26/3/2019).
Dia menuturkan, meski ada lahan yang belum dibebaskan, hal tersebut bukan masalah karena tahapannya tinggal menunggu pembayaran. Untuk tahapan lain mulai dari sosialisasi ke warga, pengukuran hingga penaksiran harga sudah dilakukan. “Semua sudah dilalui dan tinggal tahap akhir, yakni pembayaran ganti rugi untuk pembebasan lahan JJLS,” katanya.
Kepala Seksi Pemeliharaan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul, Wadiyana, Pemkab tidak ikut dalam pembebasan lahan karena kewangan ditangani oleh Pemerintah DIY, dan pembangunan ditangani oleh Pemerintah Pusat. Namun demikian, Pemkab terus mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan pembangunan.
Menurut dia, total ruas panjang JJLS di Gunungkidul mencapai 82,2 kilometer. Total hingga saat ini JJLS yang sudah terbangun sepanjang 32,2 km atau sekitar 40% dari total keseluruhan ruas. Untuk pembebasan lahan baru mencapai 81% karena masih ada ruas sepanjang 15,6 kilometer yang masih dalam proses pembebasan. “Kalau yang sudah dibebaskan mencapai 66,6 kilometer,” kata Wadiyana.
Dia menegaskan pembebasan lahan ditargetkan selesai tahun ini karena proses tinggal menunggu pembayaran. Disinggung mengenai kelanjutan pembangunan, Wadiyana menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Pusat selaku pemilik anggaran. “Harapannya bisa secepatnya sehingga jalan bisa segera tersambung semua,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Gunungkidul membahas Raperda Penyelenggaraan Reklame untuk mengoptimalkan PAD, menata reklame, dan memperkuat kepastian hukum.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.
Iran menolak menghentikan perang dan membuka Selat Hormuz sebelum AS memenuhi tuntutan terkait perang, aset, dan gencatan senjata.
Ford Australia tarik 13.907 unit Ranger karena side curtain airbag berisiko gagal mengembang. Pengiriman dan test drive dihentikan sementara. Perbaikan gratis m