Raih Penghargaan PRIA 2019, Gunungkidul Jadi Kabupaten Terpopuler

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memperoleh penghargaan Public Relation Indonesia Award (PRIA) 2019 untuk kategori Kabupaten Terpopuler. Diharapkan dengan penghargaan ini memberikan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat, khususnya menyambut Revolusi Industri 4.0.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, mengatakan penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja yang dilakukan. Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dari semua pihak sehingga Pemkab Gunungkidul dinobatkan menjadi Kabupaten Terpopuler 2019. “Media sangat membantu Pemkab sehingga kerja sama yang telah terbangun selama ini dapat memberikan hasil yang positif,” kata Kelik kepada wartawan, Jumat (29/3/2019).

Bupati Gunungkidul, Badingah, menyatakan penghargaan yang diberikan harus memotivasi Pemkab untuk meningkatkan kualitas layanan. Badingah tidak ingin penghargaan itu membuat organisasi perangkat daerah (OPD) cepat berpuas diri sehingga malah menurunkan kinerja. “Ini berlaku untuk semua OPD karena layanan kepada masyarakat harus terus ditingkatkan. Jadi, penghargaan merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja yang telah dijalankan, tapi jangan sampai membuat pegawai terlena karena ke depannya tidak akan baik,” katanya.

Badingah menambahkan, jajarannya berkomitmen untuk terus melakukan pembangunan khusunya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tujuan ini tak akan bisa tercapai apabila tidak ada partisipasi dari seluruh OPD. Jadi, saya berharap semua bisa ikut berpartisipasi dalam upaya menyejahterakan masyarakat,” katanya.

CEO Public Relations Indonesia, Asmono Wikan, mengatakan penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Gunungkidul menjadi kabupaten terpopuler tidak lepas dari survei yang dilakukan. Penghargaan ini juga sebagai capaian tertinggi bidang kehumasan dalam peran dan partisipasinya dalam mendukung program pemerintah. “Dalam survei tidak hanya dilakukan terhadap Pemkab, tetapi juga korporasi lain seperti perusahaan swasta, pemerintah provinsi hingga kementerian. Di dalam penilaian, kami juga melakukan pengamatan terhadap ratusan sumber media lokal maupun nasional,” katanya.