Kanwil DJPb DIY Gelar Seminar dan Penandatanganan MoU

Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan tema Kontribusi dan Tantangan Fiskal untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan DIY, Selasa (24/4/2019). - Ist/Kanwil DJPb DIY.
25 April 2019 15:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) DIY menyelenggarakan Seminar Kajian Fiskal Regional (KFR) dengan tema Kontribusi dan Tantangan Fiskal untuk Mendorong Pertumbuhan dan Pemerataan DIY, Selasa (24/4/2019).

Pada acara tersebut juga dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kanwil DJPb DIY dengan Perwakilan Mata Garuda DIY, Mata Garuda merupakan Alumni penerima Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Nota kesepaham dimaksud antara lain berisi tentang penyediaan dan penggunaan sekretariat, sinergi dan kerja sama kegiatan terkait keuangan dan fiskal, seminar forum ekonom Kementerian Keuangan, penyusunan kajian fiskal regional, penyusunan laporan kredit program (KUR dan Pembiayaan UMi), penyusunan spending review, penyusunan review pelaksanaan anggaran, penyusunan laporan Government Financial Statistic (GFS).

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY, Heru Pudyo Nugroho menyampaikan penyusunan KFR dimaksudkan untuk melakukan analisis fiskal dan makro ekonomi yang dapat digunakan dalam pencapaian tujuan kebijakan fiskal. Analisis fiskal tersebut diharapkan dapat memfasilitasi pencapaian tujuan-tujuan makro ekonomi dalam mendukung pencapaian fungsi APBN terkait alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Hasil analisis tersebut dapat menyediakan informasi untuk penyusunan kerangka ekonomi makro yang menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal/penyusunan APBN/APBD, juga sebagai alat analisis dan bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kebijakan fiskal pemerintah telah sesuai dengan tujuan makro ekonomi yang telah ditetapkan.

"Penyusunan kajian fiskal regional oleh Kanwil DJPb ini telah dilakukan sejak tahun 2013, sebagai pelaksanaan fungsi pembinaan, koordinasi dan supervisi serta menjadi representasi Kementerian Keuangan di daerah, khususnya di bidang fiskal. Penyusunan KFR dilakukan secara triwulanan dalam bentuk flash report, sedangkan untuk KFR tahunan disusun secara lebih komprehensif dengan penyajian yang lebih lengkap. Penyusunan kajian ini merupakan upaya agar perkembangan perekonomian dan perkembangan fiskal di daerah (regional) dapat diketahui perkembangannya dan dilakukan analisisnya," terang dia dalam rilisny, Rabu (25/4/2019).

Acara seminar menghadirkan narasumber dalam dalam seminar ini yaitu Kepala Kanwil DJPb DIY, Heru Pudyo Nugroho yang membawakan materi APBN 2018 dan Outlook APBN 2019, Poppy Ismalina, Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Mada yang sekaligus sebagai anggota Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK) yang menyampaikan materi perkembangan ekonomi makro di DIY serta Tri Agus Nugroho dari Bappeda DIY.

Heru Pudyo memaparkan alokasi belanja APBN 2018 di DIY sebesar Rp21,17 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp11,22 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp9,97 triliun serta dana desa sebesar Rp354,52 miliar. Alokasi ini meningkat 13,27% dibanding tahun 2017 dan masih didominasi oleh belanja pegawai. Menurutnya, ada sejumlah faktor-faktor non keuangan yang menyebabkan lambatnya penyerapan anggaran yaitu proses pengadaan barang dan jasa yang terlambat, musim/pola tanam yang mundur, readiness criteria project yang belum terpenuhi, tambahan pagu DIPA di tengah periode, serta keterlambatan turunnya DIPA.

Tri Agus Nugroho menambahkan kinerja perekonomian DIY pada tahun 2018 semakin solid, dengan laju pertumbuhan sebesar 6,20%. Laju Pertumbuhan ini merupakan yang tertinggi selama kurun waktu tujuh tahun terakhir. Pada tahun 2018 semua lapangan usaha tumbuh positif yang dipengaruhi oleh percepatan pembangunan infrastruktur (bandara NYIA, JJLS), penggalian/pertambangan, akomodasi makan dan minum (jumlah wisatawan). Disampaikan pula bahwa angka kemiskinan DIY turun sejalan dengan perbaikan perekonomian domestik yang diperkirakan mampu mendorong kesejahteraan. "Rencana Kerja Pemerintah [RKP] DIY 2019 diarahkan untuk mencapai sasaran utama yang mencakup sasaran makro ekonomi, pembangunan manusia dan masyarakat, dan dimensi pemerataan," ucapnya.