Bank BPD DIY Kembali Gelar Malioboro Run 2026, Angkat Konsep Culture on Track
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
Ilustrasi. /Bisnis Indonesia- Nurul Hidayat
Harianjogja.com, BANTUL- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara semua kecamatan meski ada rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menunda rekapitulasi dari tiga kecamatan.
“Perintah [rekomendasi Bawaslu] belum jelas karena menurut Peraturan KPU Pasal 66 dan 94 maksimal 10 hari untuk PSU dan PSL. Tidak mungkin KPU menabrak Undang-undang,” kata Komisioner KPU Bantul, Joko Santoso, di kantor KPU Bantul, Jumat (3/5/2019).
Dengan demikian proses rekapitulasi tingkat kabupaten pun terus berlanjut. Sampai Jumat siang, sudah 15 kecamatan rekap suara. Tinggal dua kecamatan lagi yang masih dalam proses rekapitulasi suara, yakni Kecamatan Banguntapan dan Kasihan.
Sebelumnya Bawaslu merekomendasikan KPU Bantul agar menunda rekapitulasi untuk Kecamatan Jetis, Banguntapan, dan Kasihan, dengan alasan karena ada beberapa TPS di tiga kecamatan tersebut yang melanggar administrasi. Pelanggaran tersebut di antaranya berupa pemilih tidak mendapatkan surat suara utuh karena kekurangan surat suara.
Bawaslu menganggap temuan tersebut menutup hak masyarakat untuk menggunakan hak suaranya sehingga KPU diminta menyelesaikan persoalan tersebut sebelum proses rekapitulasi suara. Rekomendasi tersebut mengharuskan KPU untuk menggelar pemungutan suara lanjutan atau PSL.
Persoalannya masa PSU dan PSL sudah lewat. Ketua Bawaslu Bantul, Harlina mengakui persoalan pelanggaran administrasi itu ditemukan setelah lewat dari 10 hari pencoblosan sehingga masa PSU dan PSL sudah habis. Karena itu kasus tersebut pun akan dilimpahkan ke tingkat provinsi. Pihaknya menyerahkan Bawaslu DIY untuk membahas lebih lanjut temuan tersebut, “Kebijakan tindak lanjutnya menunggu saat rekap di tingkat provinsi, karena temuan ini sudah lewat 10 hari masa PSU dan PSL,” kata Harlina.
Harlina mengatakan tidak mempersoalkan KPU tetap melanjutkan proses rekapitulasi suara semua kecamatan karena memang sudah menjadi tahapan yang harus dijalankan KPU. Hanya ia berharap temuan Bawaslu juga menjadi catatan untuk diselesaikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Bank BPD DIY kembali menggelar Malioboro Run 2026 bertema Culture on Track dengan lebih dari 8.000 peserta dan rute yang melewati sejumlah ikon budaya Jogja
BPS menjelaskan alasan penduduk yang bekerja satu jam seminggu tetap masuk kategori bekerja berdasarkan standar ILO.
Sebanyak 30 lurah hasil Pilur Serentak 2026 Bantul resmi dilantik untuk masa jabatan 2026-2034. Lurah diminta inovatif dan merangkul seluruh warga.
Banyak lembaga antikorupsi belum menjamin pemberantasan korupsi efektif. Mantan penasihat KPK Suwarsono Muhammad mengungkap perlunya strategi khas Indonesia.
Kemenag menetapkan 52.325 guru sebagai peserta PPG Daljab 2026. Lapor diri dan unggah dokumen dijadwalkan 9–12 November.
Harianjogja.com, SLEMAN—PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman berkomitmen memperkuat profesionalisme, inovasi, dan kualitas pelayanan air bersih kepada masyarakat