Tahun Depan, Berobat di Puskesmas Bantul Gratis

Bupati Bantul Suharsono (kiri) saat memberi pengarahan tentang Prioritas Kegiatan dan Anggaran Perencanaan Anggaran 2020 kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Parasamya, Komplek Pemerintan Kabupaten Bantul, Kamis (9/5/2019). - Harian Jogja/Ujang Hasanudin
10 Mei 2019 13:07 WIB Ujang Hasanudin Sleman Share :

Harianjogja.com, BANTUL-Bupati Bantul Suharsono menegaskan komitmennya dalam mewujudkan masyarakat Bantul yang sehat, cerdas dan sejahtera. Salah satu upaya yang dilakukan di tahun keempat jabatannya adalah menggratiskan semua masyarakat Bantul yang berobat di Puskesmas mulai 2020 mendatang.

Selain itu Bupati juga berencana meningkatkan bantuan biaya operasional sekolah daerah (Bosda) yang besarannya mencapai lebih dari dua kali lipat dari tahun ini. Demikian disampaikan Bupati dalam pengarahannya tentang Prioritas Kegiatan dan Anggaran Perencanaan Anggaran 2020 kepada semua organisasi perangkat daerah (OPD) di Gedung Parasamya, Komplek Pemerintan Kabuaten Bantul, Kamis (9/5/2019).

Bupati menekankan semua OPD bahwa rancangan kegiatan 2020 harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat mulai dari kemiskinam, ketimpangan, dan pertumbuhan ekonomi. Ia meminta kegiatan difokuskan pada kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

"Misalnya bidang kesehatan semua puskesmas harus gratis. Bidang pendidikan Bosda harus lebih optimal lagi," kata Suharsono.

Bukan hanya rencana, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mengeplot anggaran untuk menggratiskan retsibusi puskesmas dan kenaikan anggatan Bosda

Dengan demikian program tersebut tidak akan terkena rasionalisasi jika postus APBD 2020 nanti defisit. Suharono bersama TAPD memang sudah memberikan panduan bagi semua OPD dalam menyusun kegiatam 2020 sehingga saat harus merasionalisasi anggaran, kegiatan perioritas tetap berjalan.

Dalam skema belanja 2020 misalnya selain menggratiskan retribusi puskesmas Rp5, 5 miliar dan menaikkan anggaran Bosda Rp66 miliar, anggaran insentif honorer guru dan pegawai tidak tetap juga sudah diplot sekitar Rp48 miliar, jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) Rp4, 5 miliar, pelebaran jalur Cinomati Rp30 miliar untuk pembebasan lahan, pembanginan IPAL di Kawaaan Industri Piyungan Rp4,8 miliar, pembangunan talud di empat ruas Rp10,7 miliar, pembangunan mall pelayanam publik Rp15 miliar.

Perioritas lainnya adalah anggaran Pilkada, pemilihan lurah desa, pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang tidak boleh luput dari penganggaran.

Secara umum skema APBD 2020 Rp2,189 triliun pendapatan yang terdiri dari PAD Rp452,3 miliar, dana peimbangan Rp1,389 triliun, dan lain-lain yang sah Rp356, 8 miliar. Sementara belanja Rp2,3 triliun yang terdiri dari belanja langsung Rp984 miliar dan belanja tidak langsung Rp1,3 triliun. Defisit Rp109 miliar (5%).

Untuk APBD tahun ini defisit sekitar 10,5 persen atau sekitar 226 miliar dari belanja sekitar Rp2, 383 triliun dan pendapatan Rp2,156 triliun. "Masing masing OPD harus rasionalisasi di anggaran perubaham nanti," kata Suharsono.

Sekretaris Daerah (sekda) Bantul, Helmi Jamharis menambahkan semua OPD perlu menghemat sesuai kemampuam anggaran, namun khusus untuk kegiatan perioritas yang langsung menyentuh warga sudah dikunci untuk tidak terkena rasionalisasi.

"Yang dirasionalisasi misalnya perjalanan dinas dan anggaran yang tidak terlaksana tahun ini," kata dia.

Ia menegaskan arah kebijakan 2020 lebih menitik beratkan pada kegiatan sentuh masyarakat, menumbuhkan perekonomian, mengurangi ketimpangan, rehabilitasi dampak banjir beberapa waktu lalu, serta menangkap berbagai peluang terkait beroperasinya bandara baru di Kulonprogo.