WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berfoto selfie. /Solopos-Ivanovich Aldino
Harianjogja.com, JOGJA-Tunjangan Hari Raya (THR) untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Jogja akan cair pada Jumat (24/5/2019) mendatang. Hal ini disampaikan Plt Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jogja, Kadri Renggono, Kamis (16/5/2019).
Ia mengatakan anggaran untuk THR PNS Kota Jogja telah turun dari pusat pada awal Mei lalu. Saat ini, THR telah ia siapkan, prosesnya sekarang sedang disiapkan Peraturan Walikota. "Kemudian nanti ada surat edaran Sekda, kami targetkan targetkan tanggal 24 cair," katanya.
Kadri menjelaskan, total anggaran THR tahun ini sebesar Rp23 miliar. Menurutnya, anggaran ini lebih besar ketimbang anggaran tahun lalu, yang totalnya sekitar Rp20 miliar. Kata dia, kenaikan ini mengikuti perubahan gaji PNS, yang naik pada Januari 2019.
Sementara untuk gaji bulan Juni, Kadri memastikan akan cair pada Sabtu (1/6/2019) mendatang. "Tanggal 1 gaji bulan Juni sudah masuk rekening masing-masing," katanya.
Lalu untuk pegawai honorer, dipastikan juga akan mendapat THR. Selain karena memiliki beban kerja yang cukup besar, berdasarkan peraturan memang semua tenaga kerja yang minimal telah bekerja selama satu bulan berhak mendapat THR.
Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pengawas Ketenagakerjaan DIY, Amin Surbagus, mengatakan semua pekerja berhak mendapat THR, sekalipun statusnya adalah pekerja pribadi. "Semisal saya punya asisten rumah tangga, dia berhak dapat THR," katanya.
Ia mengatakan selama ada ikatan kerja dan pekerja itu telah bekerja lebih dari satu bulan, maka semua pemberi kerja wajib membayarkan THR. Termasuk pekerja dari penyedia jasa dan pekerja harian, jika telah memenuhi syarat di atas, ia berhak menerima THR.
Menurut Peraturan Menteri (Permen) Ketenagakerjaan No. 6/2016, tentang Tunjangan Hari Raya keagamaan bagi pekerja/buruh di perusahaan, THR harus dibayarkan maksimal seminggu sebelum hari raya.
Besaran THR sendiri bergantung seberapa lama masa kerja pekerja. Jika genap setahun, maka THR-nya sebesar satu bulan gaji. Jika belum setahun, maka ia mendapat THR proporsional.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Registrasi SIM card baru mulai 1 Juli 2026 wajib menggunakan verifikasi biometrik wajah sesuai Permen Komdigi Nomor 7 Tahun 2026.
Institut Kemandirian Dompet Dhuafa memperluas peluang kerja hingga Jepang melalui pelatihan vokasi, kemitraan industri, dan sertifikasi kompetensi.
DJP menetapkan pemungutan pajak marketplace mulai 1 Agustus 2026. Berlaku bagi seller beromzet di atas Rp500 juta per tahun.
Kemenkes menyebut putusan MK yang menolak uji materi UU Kesehatan memperkuat dasar hukum penanganan KLB dan wabah di Indonesia.
Kemenhut mencatat 12,3 juta hektare lahan kritis di Indonesia membutuhkan rehabilitasi di tengah ancaman El Nino dan meningkatnya risiko karhutla.