Kekurangan Murid, Pemkab Gunungkidul Gabungkan 5 SD Negeri
Lima SD Negeri di Gunungkidul resmi digabung mulai tahun ajaran 2026/2027 karena kekurangan murid. Ratusan SD lainnya juga belum memenuhi kuota siswa.
Ilustrasi penjualan beras di pasar./Harian Jogja-Holy Kartika N.S
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Petugas gabungan dari Satpol PP DIY, Dinas Pertanian Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan inspeksi mendadak di sejumlah swalayan di Gunungkidul pada Senin (20/5/2019). Hasilnya, petugas menemukan ratusan beras kemasan tak memiliki izin edar.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sumarsono mengatakan, kegiatan sidak merupakan implementasi dari Perda No.2/2014 tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan segar dan tumbuhan. Menurut dia, sidak akan dilakukan di seluruh wilayah DIY. “Untuk sekarang sidak difokuskan di Gunungkidul,” kata Sumarsono kepada wartawan, Senin.
Dia menjelaskan, dalam sidak dilakukan di tiga swalayan yang ada di wilayah Patuk dan Wonosari. Hasilnya petugas menemukan tiga toko modern yang menjual beras tanpa dilengkapi dengan izin edar. “Ada ratusan bungkus dan kalau ditotal beratnya mencapai 390 kilogram,” ungkapnya.
Untuk tindak lanjut dari temuan ini, dia mengaku sudah melakukan pendataan. Sedang untuk pengusaha diberikan peringatan agar dalam 15 hari ke depan menarik produk-produk yang tidak memiliki izin edar tersebut. “Kami duga di gudang masih banyak. Kami pun mengimbau agar produk-produk ini tidak dijual di pasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Lima SD Negeri di Gunungkidul resmi digabung mulai tahun ajaran 2026/2027 karena kekurangan murid. Ratusan SD lainnya juga belum memenuhi kuota siswa.
Penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 101.978 unit rumah hingga 15 Juli 2026 dengan nilai pembiayaan Rp12,67 triliun bagi MBR.
Pemerintah membayar bunga utang Rp514,39 triliun sepanjang 2025 atau hampir 20 persen dari total belanja pemerintah pusat.
The Jayakarta Yogyakarta menggelar kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang pendidikan dengan menjadi narasumber dalam kegiatan MPLS
Wamen UMKM Helvi Yuni Moraza mendorong pembiayaan berbunga rendah dan perlindungan produk lokal saat meninjau PLUT Kulonprogo.
Sebagai salah satu pelaku bisnis jasa logistik, JNE menegaskan komitmennya memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di DIY