Geopark Gunungsewu Akan Dinilai Lagi UNESCO, Ini Persiapan Gunungkidul
Gunungkidul bersiap menghadapi revalidasi Geopark Gunungsewu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2027 dengan membenahi sejumlah catatan UNESCO.
Ilustrasi penjualan beras di pasar./Harian Jogja-Holy Kartika N.S
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL- Petugas gabungan dari Satpol PP DIY, Dinas Pertanian Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan DIY melakukan inspeksi mendadak di sejumlah swalayan di Gunungkidul pada Senin (20/5/2019). Hasilnya, petugas menemukan ratusan beras kemasan tak memiliki izin edar.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pengawas Mutu Hasil Pertanian, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Sumarsono mengatakan, kegiatan sidak merupakan implementasi dari Perda No.2/2014 tentang penjaminan mutu dan keamanan pangan segar dan tumbuhan. Menurut dia, sidak akan dilakukan di seluruh wilayah DIY. “Untuk sekarang sidak difokuskan di Gunungkidul,” kata Sumarsono kepada wartawan, Senin.
Dia menjelaskan, dalam sidak dilakukan di tiga swalayan yang ada di wilayah Patuk dan Wonosari. Hasilnya petugas menemukan tiga toko modern yang menjual beras tanpa dilengkapi dengan izin edar. “Ada ratusan bungkus dan kalau ditotal beratnya mencapai 390 kilogram,” ungkapnya.
Untuk tindak lanjut dari temuan ini, dia mengaku sudah melakukan pendataan. Sedang untuk pengusaha diberikan peringatan agar dalam 15 hari ke depan menarik produk-produk yang tidak memiliki izin edar tersebut. “Kami duga di gudang masih banyak. Kami pun mengimbau agar produk-produk ini tidak dijual di pasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul bersiap menghadapi revalidasi Geopark Gunungsewu sebagai UNESCO Global Geopark pada 2027 dengan membenahi sejumlah catatan UNESCO.
MNH ditetapkan tersangka kekerasan seksual di Sleman dan dua kali mangkir. Kuasa hukum korban mendesak polisi segera menangkapnya.
Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Gunungkidul di Wonosari belum dilanjutkan karena keterbatasan anggaran dan prioritas infrastruktur.
FAO memperingatkan blokade Selat Hormuz dapat menurunkan produksi dan pasokan pangan global pada semester II 2026 dan 2027.
Pemerintah menetapkan jadwal libur nasional dan cuti bersama 2027. Simak daftar tanggalnya untuk merencanakan liburan dan cuti.
Sebanyak 151 kasus kekerasan perempuan dan anak tercatat di Bantul hingga Juli 2026. Kekerasan verbal menjadi salah satu kasus dominan.