Sleman Mini Penting sebagai Penjembatan Aspirasi

Harianjogja.com, SLEMAN—Para legislator di Sleman memiliki cara jitu untuk menjembatani deadlock yang kerap terjadi saat rapat, terutama rapat bujeting yang melibatkan Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sleman.

Ketua Banggar DPRD Kabupaten Sleman, Haris Sugiharta, mengatakan jika terjadi deadlock antara keduanya, maka ada wadah yang berperan sebagai penampung aspirasi masing-masing tim. Wadah itu ia sebut dengan Sleman Mini.

Sesuai namanya, Sleman Mini adalah miniatur dari Pemkab Sleman. Di dalamnya, kata Haris, ada pimpinan DPRD Sleman, Ketua Fraksi di DPRD Sleman, serta Bupati Sleman. “Dengan begitu, meski deadlock, namun koordinasi tetap berjalan,” ucap dia.

Menurut dia, deadlock dalam sebuah rapat adalah hal yang biasa. Hal itu ia anggap sebagai konsekuensi logis dari sebuah komunikasi dan diskusi. "Yang jelas ada win win solution, Bagaimana kepentingan DPRD dan bagaimana program tim anggaran pemerintah daerah di tiap tiap SKPD," kata Haris.

TAPD, kata Haris, bisa dipastikan bakal membawa program yang merupakan usulan dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Sedangkan DPRD Sleman juga punya beberapa program.

Artinya, beberapa hal terkait dengan program kegiatan di SKPD yang masih belum bisa optimal baik itu dari segi infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, dan penekanan angka kemiskinan. "Alhamdulillah bisa baik. Di Sleman Mini kuncinya," kata Haris.

Disinggung soal fungsi legislasi yang sempat tersendat selama tahun politik, dia tak menampiknya. Namun menurut dia kini momen pemilu sudah rampung dan sudah saatnya untuk kembali menjalankan fungsi sebagai anggota Dewan.

Dia mengaku dirinya juga bakal dilantik lagi sekitar tanggal 11 Agustus 2019 menjadi anggota dewan DPRD Kabupaten Sleman periode 2019-2024. "Agustus itu sudah selesai, kalau saya gak salah 11 Agustus saya juga dilantik lagi," kata Haris calon petahana dari Dapil 1 Sleman yang kembali terpilih jadi anggota DPRD Kabupaten Sleman dari PDIP.

Kemudian, ketika setelah dilantik ada ketua dan pimpinan sementara untuk selama tiga bulan untuk diberikan keleluasaan untuk membentuk alat kelengkapan DPRD. "Jadi agak vakum ini tidak ada kegiatan, dari Agustus, September, Oktober," ujarnya.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman periode 2014-2019 ini mengatakan prioritas Banggar pada Juni nanti adalah pada pembahasan anggaran APBD Perubahan 2019. "Kalau ini kan masih di tingkat SKPD. Kemudian, nanti komisi memanggil SKPD sesuai dengan mitra kerjanya," ujarnya.

Setelah itu, lanjut Haris, kesepakatan yang sudah kita komunikasikan tinggal diketuk palu, tidak lepas dari hasil pencermatan juga. Banggar, kata dia, mempunyai tugas sebagai budgeting, membuat regulasi peraturan daerah, dan pengawasan. "Terkait dengan serapan anggaran, kami juga selalu komunikasi dengan SKPD, terutama oleh Banggar, serapannya sejauh mana, dan prosentasenya sejauh mana," ucap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.