HUT GUNUNGKIDUL: Pengentasan Kemiskinan Jadi Tantangan Utama

Bupati Gunungkidul Badingah ikut bermain Gejog Lesung dalam prosesi peresmian Pasar Ngingrong sebagai destinasi wisata digital di Desa Mulo, Kecamatan Wonosari, Gunungkidul, Sabtu (8/9/2018). - Istimewa
26 Mei 2019 21:17 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL–Kabupaten Gunungkidul memasuki usia ke-188, Senin (27/5/2019) besok. Banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan dan kesejahteraan di kabupaten terluas di wilayah DIY ini.

Bupati Gunungkidul, Badingah, mengatakan tantangan ke depan yang semakin banyak harus dihadapi dan diselesaikan bersama. Dia mencontohkan, untuk sektor kepariwisataan harus harus bisa menjaga konsistensi agar kunjungan terus ditingkatkan.

Menurut dia, pariwisata memiliki dampak yang luas. Selain mendongkrak pendapatan asli daerah, pengembangan juga dapat berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan. “Multiplier effect dari pariwisata sangat banyak karena dapat menggerakkan roda perekonomian sehingga upaya kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan,” katanya kepada Harian Jogja, Minggu (26/5/2019).

Badingah mengatakan, upaya inovasi harus dilakukan sehingga pengunjung tidak bosan untuk berkunjung. Selain itu, para pelaku wisata juga harus ikut berperan dalam menjaga destinasi wisata di Gunungkidul. “Contoh paling gampang tidak menetapkan harga seenaknya alias nuthuk ke pengunjung dan terus bersikap ramah sudah menjadi partisipasi dalam upaya pengembangan sektor kepariwisataan di Gunungkidul,” katanya.

Tantangan kedua menyangkut pengentasan kemiskinan. Ia menilai jumlah keluarga miskin menurun dari tahun ke tahun. Namun demikian, program ini harus terus dijalankan agar jumlahnya bisa terus ditekan.

Menurut dia, penanganan masalah kemiskinan tidak bisa dilakukan secara parsial sehingga seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Gunungkidul wajib ikut berpartisipasi agar hasil yang diperoleh dapat maksimal. “Semua program dan kegiatan di berbagai sektor kami arahkan untuk secara keroyokan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi. Menurut dia, dari sisi peringkat, persentase angka kemiskinan di Gunungkidul lebih kecil dibandingkan dengan Kulonprogo. Namun demikian, dengan hadirnya bandara baru dapat menjadi pendongkrak roda perekonomian sehingga pengurangan kemiskinan di Kulonprogo bisa lebih cepat ketimbang di Gunungkidul.

Tantangan pengentasan juga muncul dari target Pemda DIY yang menginginkan tingkat kemiskian di bawah 10% atau satu digit. Dari sisi capaian hingga saat ini tingkat kemiskinan di Gunungkidul masih di kisaran 17,12% sehingga membutuhkan kerja keras agar bisa mencapai apa yang diharapkan oleh Pemerintah DIY. “Ini tidak bisa dilakukan sendirian karena semua pihak harus berpartisipasi agar kemiskinan di Gunungkidul terus bisa diturunkan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Gunungkidul, Supriyadi, mengatakan Pemkab harus bisa fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dari sisi anggaran Pemkab mengalokasikan anggaran pengentasan kemiskinan. “Anggaran sudah ada, misalnya tahun ini alokasinya Rp64,8 miliar,” kata Supriyadi.

Dia menegaskan, total alokasi anggaran yang mencapai puluhan miliar ini bukan jumlah yang sedikit. Supriyadi berharap alokasi ini bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya pengentasan kemiskinan.

Dia berharap dalam pelaksanaan kegiatan, output harus jelas sehingga bukan hanya rutinitas asal jalan semata. “Harus ada target yang jelas. Misalnya, tahun ini bisa menurunkan sebanyak tiga persen. Jadi, intinya anggaran sudah ada dan pelaksanaannya harus benar-benar bisa memberikan manfaat sehingga program pengentasan dapat efektif dan tepat sasaran,” katanya.