Advertisement
Alat Ukur Pemilik Usaha di Sleman Wajib Ditera Ulang
Ilustrasi perdagangan - Harian Jogja/Rahmat Jiwandono
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Alat ukur yang digunakan oleh setiap pelaku usaha di Sleman wajib ditera ulang. Hal itu diatur dalam Undang-Undang (UU) No.2/1981 tentang Metrologi Legal.
Staf Usaha Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Metrologi Legal Sleman Dwi Rianto mengklaim sejauh ini aturan tersebut sudah banyak yang menaati beleid tersebut. Buktinya, kata dia, dalam setahun terakhir tidak ada pelaku usaha yang dikenai sanksi atas pelanggaran aturan itu.
Advertisement
Selain itu, kendati UPTD Pelayanan Metrologi Legal baru sekitar tahun beroperasi, rerata ada 80-100 pelaku usaha telah memanfaatkan layanan tera ulang per harinya. Pihaknya juga melakukan upaya jemput bola dengan mendatangi langsung pedagang di pasar tradisional.
"Secara berkala, kami juga jemput bola [untuk menera ulang] di pasar-pasar tradisional. Kami secara periodik menyidak langsung ke lapangan. Sejauh ini belum pernah ada yang dijatuhi sanksi," kata staf UPTD Pelayanan Metrologi Legal Sleman Dwi Rianto, Minggu (7/7/2019).
Terkait dengan sanksi, dalam UU 21 itu, sanksi yang diterapkan berupa pidana dengan ancaman hukuman maksimal satu tahun dan atau denda paling tinggi Rp1 juta. “Salah satu pokok dalam aturan itu juga menyebutkan mengenai perlindungan konsumen. Bagaimanapun tera ulang adalah salah satu upaya pemerintah untuk menjamin kepastian ukur sehingga konsumen tidak dirugikan,” ucap dia.
Anggaran
Kepala Disperindag Sleman Tri Endah Yitnani membenarkan layanan itu dilaksanakan untuk memastikan ketepatan pengukuran manual maupun digital. "Sebelumnya, kewenangan ada di pemerintah provinsi kemudian diserahkan ke kami [Pemkab Sleman]," kata Endah.
Untuk memaksimalkan layanan, dinasnya telah melengkapi sarana prasarana yang ada di UPTD Pelayanan Metrologi Legal. Tahun ini anggaran sekitar Rp1,5 miliar disiapkan untuk pengadaan sarpras guna keperluan tera ulang. “Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, unit itu [UPTD Pelayanan Metrologi Legal] didukung oleh delapan petugas,” ucap dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal Lengkap KRL Jogja Solo dan KRL Solo Jogja Hari Ini, Jumat 26 April 2024
Cara Membeli Tiket KA Bandara Jogja via Online
PEMBERDAYAAN WARGA: Warga Paliyan Belajar Tanam Padi dengan Patbo Super
PROGRAM LITERASI: Milenial Diajak Belajar Agama di Era Digital
Advertisement
PROGRAM DPAD DIY: Membangun Motivasi Masyarakat melalui Bedah Buku
Peringatan OTDA Jadi Momentum Mengarah ke Ekonomi Hijau Wujudkan Kesejahteraan Masyarakat
BKK DANAIS 2024: Rp29,4 Miliar Digulirkan untuk Padat Karya 160 Kalurahan di DIY
Hingga Pekan Ke-16 2024, Dinkes Sleman Temukan 28 Suspek Flu Singapura
Lulusan Pertanahan Disebut AHY Harus Tahu Perkembangan Teknologi
Advertisement
Pendaftaran Kandidat Pilkada lewat Golkar Kulonprogo Tutup, Ada 6 Balon Bupati dan 6 Balon Wakil
AHY Pasang Target LavAni Pertahankan Gelar Juara di Proliga 2024
Calon Perseorangan Pilkada DIY 2024 Harus Mengantongi Ini
Bawaslu Bantul Awasi Pembentukan PPK Pilkada
PPP Incar Posisi Calon Wakil Wali Kota Jogja
Advertisement
Mengalami Era Baru Koneksi Internet dengan Izzi Life dari Life Media
Berita Pilihan
Advertisement
Dipimpin Nana Sudjana, Ini Sederet Penghargaan Yang Diterima Pemprov Jateng
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Prediksi Cuaca Jogja dan Sekitarnya Kamis 25 April 2024: Hujan Lebat Sleman dan Gunungkidul
- Jadwal Kereta Bandara YIA Xpress Kamis 25 April 2024, Tiket Rp50 Ribu
- Jadwal Kereta Api Prameks Jogja-Kutoarjo Kamis 25 April 2024
- DIY Peroleh Kuota Transmigrasi untuk 16 KK di 2024
- Jadwal Kereta Bandara YIA Kamis 25 April 2024, Harga Tiket Rp20 Ribu
Advertisement
Advertisement
