Ekspedisi Destana Tsunami: Gunungkidul Lemah di Pengelolaan Resiko Bencana

Sosialisasi di SDN Krambilsawit Saptosari oleh Tim Ekspedisi Destana Tsunami di Gunungkidul. - Harian Jogja/Sunartono.
27 Juli 2019 06:57 WIB Sunartono Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Tim Ekspedisi Destana Tsunami Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah bergeser menuju sisi barat pesisir Gunungkidul, Jumat (26/7/2019). Selain melakukan sosialisasi, ada tim sukarelawan khusus penilai ketangguhan desa tangguh bencana (Destana). Tim ini melakukan penilaian terhadap desa-desa rawan tsunami. Hasil sementara setelah melakukan penilaian selama dua hari, sebagian besar Gunungkidul relatif baik, namun khusus pengelolaan resiko bencana masih tergolong lemah.

Fasilitator Nasional Destana BNPB Henywati Wahyu mengatakan secara umum sebagian  besar desa di pesisir Gunungkidul paham terkait kebencanaan, selain itu bisa dikatakan berproses menuju tangguh. Namun masih harus didorong untuk bisa merealisasikan berbagai perencanaan kesiapsiagaan bencana agar bisa diterapkan warga.

Ia mengatakan, indikator penilaiannya antara lain akses dan kualitas layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan fasilitas publik hingga tata kelola. Kemudian dasar atau aturan penanggulangan bencana yang dimiliki suatu desa. Selain itu indikator kajian resiko di masyarakat, yang terdiri dari rencana evakuasi, cara penanggulan, peta bahaya. Pengelolaan resiko juga menjadi objek penilaian, yang merupakan praktik dari yang sudah dimiliki desa menjadi program nyata seperti kerja sama dengan pihak lain.

Indikator penilaian lain adalah ada atau tidaknya terkait ketentuan  tanggap darurat bencana di desa. Terakhir penilaian desa terkait rencana pemulihan pascabencana. Dari banyaknya indikator, untuk wilayah Gunungkidul yang paling lemah adalah pengelolaan resiko. Ia mengakui tidak mudah dalam mengelola resiko, butuh berbagai pihak untuk turut berpartisipasi dan bukan hanya tanggungjawab stakeholder tertentu saja.

"Sehingga kami menyarankan, bahwa harus ada upaya untuk menyadarkan bahwa pengelolaan resiko ini menjadi tanggungjawab semua pihak, termasuk masyarakat, tidak hanya pemerintah. Jadi prinsip pentahelik mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat, media bersama-sama mengelola resiko," terangnya di Posko Ekspedisi Destana Tsunami, Pantai Baron Gunungkidul, Jumat (26/7/2019).

Heny mengatakan totalnya ada 122 indikator yang ditentukan untuk menuju standar nasional ketangguhan. Penilaian itu dilakukan menuju standar ketangguhan ber-SNI. "Memang untuk ber-SNI harus dimulai dari semua komponen, tidak ada yang nol. Beberapa sudah dilakukan, ada yang nilainya 30 persen, 70 persen, tetapi secara umum Gunungkidul memiliki ketangguhan di atas 50 persen, berbeda-beda setiap desa," ucapnya.

Ketangguhan desa yang berdekatan langsung dengan pantai, kata dia, lebih tinggi ketangguhannya dengan nilai hampir 75%. Berdasarkan penilaiannya untuk titik kedua di Gunungkidul tepatnya di desa wilayah lantai sisi barat ketangguhannya sudah mencapai 80%, berbeda dengan sisi timur Gunungkidul masih di angka 60%. "Kalau yang di sini [kawasan Pantai Baron] nilainya tinggi, rata-rata ketangguhannya, yang di timur agak rendah," kata wanita yang menjadi koordinator tim penilai ini.

Tim penilai dalam Ekspedisi Destana Tsunami sebanyak 20 orang yang terdiri atas akademisi, LSM dan praktisi. Penilaian dilakukan melalui metode wawancara, tanya jawab, kuesioner dengan mendatangkan perwakilan warga dan perangkat desa di posko.

Ia menilai Gunungkidul menjadi sangat strategis sebagai objek untuk program ketangguhan bencana karena menjadi salah satu tujuan wisata wilayah DIY. Ketangguhan menjadi penting karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Ketika desa dinyatakan tangguh, maka kesejahteraan juga akan mengikuti.  "Kami punya keyakinan ketika suatu desa itu tangguh, maka ada harapan untuk sejahtera," ujarnya.

Kepala Pelaksana BPBD Gunungkidul Edy Basuki mengatakan berbagai kekurangan dari hasil penilaian ketangguhan oleh tim ekspedisi ke depan akan dilakukan perbaikan. Karena penilaian tersebut bersifat untuk memperkuat ketangguhan setiap desa.

"Mungkin kalau ada beberapa item dari kuesioner itu perlu diperbaiki, maka FPRB  dan perangkat desa akan memperbaiki agar kapasitas meningkat dan kuat," katanya.