Rp52 Miliar Dana Desa Telah Disaluran di Kulonprogo

Ilustrasi - JIBI/Harian Jogja
19 Agustus 2019 23:37 WIB Fahmi Ahmad Burhan Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO—Sebanyak Rp52 miliar dana desa sudah disalurkan kepada 87 desa di Kulonprogo.  Kepala Seksi Keuangan dan Pendapatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMDP2KB) Kulonprogo Joko Susanto mengungkapkan serapan rata-rata dana desa sudah pada kisaran 78%.

“Memang belum semua serapannya memenuhi syarat pencairan tetapi pendataannya sedang berjalan. Jadi belum bisa memastikan desa mana saja yang belum memenuhi syarat serapannya,” ujarnya, Senin (19/8).

Saat ini, sudah Rp52 miliar dana desa untuk Kulonprogo disalurkan. Penyaluran terakhir dilakukan pada tahap dua di Mei lalu dan sekarang tiap desa tinggal menunggu pencairan untuk tahap terakhir. Untuk tahap terakhir DPMDP2KB masih menunggu pendataan syarat-syarat pencairannya.

Joko mengatakan sebagai syarat pencairan dana desa tahap terakhir, dana desa harus terserap 74% dan capaian fisik minimal 50%. Apabila tidak tercapai syarat tersebut, dana desa tidak bisa dicairkan. Di tahap terakhir, dana desa yang dicairkan sebanyak 40% dari total dana desa untuk satu tahunnya.

Di tahap pertama pencairan pada Februari lalu, dana desa sudah disalurkan sebanyak 20%. Lalu, di tahap berikutnya pada Mei lalu sebanyak 40%. Total dana desa yang disiapkan untuk 87 desa di Kulonprogo tahun ini yaitu Rp90 miliar. Rata-rata tiap desa menerima Rp1 miliar satu tahunnya. Ini berarti, total dana desa yang disalurkan ke tiap desa tinggal Rp38 miliar lagi.

Kepala Desa Hargomulyo, Kecamatan Kokap, Burhani Arwin, mengatakan serapan dana desanya masih di bawah 74%. “Saat ini serapan baru mencapai 70 persen. Dikejar sisanya untuk bisa pengajuan tahap tiga,” paparnya.

Dana desa sudah dicairkan ke Desa Hargomulyo terakhir kali pada Mei lalu. Totalnya, Hargomulyo mendapatkan dana desa di tahun ini sebanyak Rp1,2 miliar. Anggaran paling banyak dimanfaatkan untuk infrastruktur.

“Sebanyak 65 persen masih untuk infrastruktur karena pembangunan tahun kemarin yang belum selesai dan kewilayahan desa yang cukup luas. Sisanya baru pemberdayaan masyarakat,” kata Arwin.