19 Perusahaan Tutup, Pertambangan di Kulonprogo Kini Lesu

Ilustrasi penambangan batu. - Solopos/Burhan Aris Nugraha
17 September 2019 06:17 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulonprogo kesulitan mengejar target Pendapatan retribusi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). Tahun ini, target yang dicanangkan sebesar, 14,6 miliar, namun hingga Agustus, baru tercapai Rp7,09 miliar.

"Kalau diprosentase baru 48,5 persen dari target sebesar Rp14,6 miliar. Sebetulnya kalau mau sesuai target, harusnya hingga Agustus kita sudah bisa dapat 64 persen," ungkap Kepala Bidang Pajak BKAD Kulonprogo, Nasip, Senin (16/9/2019).

Nasip mengakui, pihaknya kesulitan mengejar target tersebut. Meski sudah ada kebijakan penarikan pajak dengan cara jemput bola di lokasi pertambangan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, hal ini menurutnya tidak akan berdampak signifikan.

"Untuk mengejar target kami saat ini sudah melakukan efektifitas pemantauan di lapangan, tapi memang kondisi di lapangan tidak menggembirakan, karena yang membuat sulit tercapai itu adanya tren penurunan produksi pertambangan," ujarnya.

Untuk diketahui penentuan besaran pajak MBLB, tergantung dari jumlah produksi pertambangan. Makin banyak produksinya, makin besar pula pajak yang harus dibayarkan.

Nasip mengatakan saat ini, tingkat produksi pertambangan di Kulonprogo sedang mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena sebanyak 19 perusahaan pertambangan di Kulonprogo menyatakan tutup untuk sementara waktu. Penutupan terjadi karena masa izin pertambangan belasan perusahaan tersebut sudah habis.

Faktor lain yang cukup mempengaruhi penurunan ini kata Nasip, yakni mulai berkurangnya pasokan bahan material tambang ke Yogyakarta International Airport (YIA). Ketika bandara sedang masa pembangunan awal, banyak perusahaan tambang Kulonprogo menyetor bahan material ke sana. Sekarang, pembangunan bandara mendekati rampung sehingga mengurangi pasokan material.

"Akibatnya produksi dari masing-masing perusahaan tambang yang masih beroperasi kini menurun," kata Nasip.

Perihal tersebut, lanjutnya dibuktikan dengan rekapan data pendapatan MBLB dari Januari-Agustus 2019. Pada Januari saat masih ada pembangunan bandara yang masif, masih banyak tambang berproduksi sehingga retribusi MBLB yang diperoleh BKAD mencapai Rp 1,2 miliar. Sedangkan pada Februari, Maret dan April turun jadi rata-rata Rp900 juta. Penurunan juga terjadi pada Mei, yang hanya mampu memeperoleh MBLB sebesar Rp800 juta.

"Bulan Juni turun lagi jadi Rp500 juta, begitupun Juli Rp500 juta. Terakhir pada Agustus lagi-lagi turun jadi Rp400 juta. Kalau tren ini terus berlanjut, pasti pendapatan MBLB kita akan di bawah target," ujarnya.

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka kegagalan mencapai target pendapatan retribusi MBLB tahun ini kemungkinan bisa terulang seperti pada 2018 lalu. Pada tahun itu pemkab tidak mampu memenuhi target pendapatan retribusi MBLB bahkan sampai harus mengurangi target tersebut.

Semula target MBLB yang dicanangkan sebesar Rp16 miliar, kemudian diturunkan menjadi Rp12 miliar. Akan tetapi pada akhir tahun, diketahui pendapatan yang tercapai hanya Rp10,4 miliar.

Legislator setempat turut menyoroti persoalan ini. Salah satunya disampaikan oleh anggota DPRD Kulonprogo Hamam Cahyadi. Menurutnya potensi pendapatan MBLB di Kulonprogo jauh lebih besar jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan tahun ini. Oleh karena itu, dia meminta eksekutif herus bekerja lebih keras dan serius agar target MBLB bisa tercapai.