Protes Padat Karya, Seorang Legislator Pimpin Warga Geruduk Kantor Pemkab

Ilustrasi DPRD
22 September 2019 15:17 WIB Ujang Hasanudin Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL—Sekitar 193 warga yang telah mengajukan diri sebagai calon penerima bantuan Padat Karya mengancam akan menggeruduk Kantor Bupati Bantul. Bahkan secara terang-terangan aksi itu bakal dipimpin langsung oleh salah satu anggota DPRD Bantul, Supriyono.

Seperti diketahui, sejak awal Supriyono dan sejumlah warga yang sudah mengajukan bantuan Padat Karya kecewa lantaran sejak tahun lalu, program itu belum juga jelas kapan akan direalisasikan. Bahkan Pemkab Bantul belakangan mengakui bahwa lelang atas program senilai Rp19,3 miliar itu telah tiga kali mengalami kegagalan.

Akibatnya, tahun ini program tersebut terancam batal lantaran masa lelang melalui APBD Murni Bantul 2019 sudah mepet. “Jangan sampai kelompok masyarakat menuding kami [anggota DPRD Bantul] ikut andil tidak terlaksananya program Padat Karya. Saya akan dukung sepenuhnya aspirasi masyarakat ini [protes warga soal Padat Karya]," kata Supriyono kepada Harianjogja.com, Minggu (22/9/2019).

Dia mengatakan program yang dikomandoi oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul sejatinya setiap tahun pasti ada dan selalu terlaksana melalui kelompok masyarakat. "Baru tahun ini gagal terlaksana. Itulah sebabnya, saya banyak mendapatkan pertanyaan dari kelompok masyarakat soal program tersebut,” ucap dia.

Sayangnya, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemkab Bantul soal kelanjutan program itu. Sejauh ini, kata dia, masyarakat hanya mengetahui dari media massa. Oleh sebab itu, melalui aksi yang dilakukan warga ke Kantor Bupati Bantul, agenda utamanya adalah untuk menanyakan kejelasan program tersebut.

Rencananya, selain Kantor Bupati Bantul, instansi yang bakal didatangi oleh warga adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) selaku penanggung jawab program sekaligus pengguna anggaran, "Kami juga akan ke Inspektorat, bagaimana pengawasan selama ini? Kemungkinan ke Kejaksaan Negeri Bantul juga, " ujar Supriyono.

Politikus Partai Bulan Bintang itu mengaku ada yang tidak beres dalam proses lelang karena sejak beberapa tahun terakhir baru kali ini gagal. Seharusnya, kata Supriyono, jika kegagalan pertama dan kedua menjadi pembelajaran untuk perbaikan lelang selanjutnya selama syarat lelang tidak ada perubahan.

Dia juga menyayangkan belum adanya iktikad dari Pemkab untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Buktinya selama ini tidak ada informasi lengkap disampaikan ke kelompok masyarakat terkait dengan alasan kegagalan dan kepastian apakah Padat Karya tahun ini berlanjut atau tidak.

Umar Afandi, salah satu Ketua kelompok masyarakat di Dusun Sambeng III, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Bantul mengatakan untuk program Padat Karya di Dusun Sambeng III, warga sudah mengajukan kegiatan perbaikan jalan kampung.

Proposal diajukan pada tahun lalu dan sudah disetujui sebesar Rp100 juta. Umar bersama masyarakat sudah mempersiapkan diri tenaga dan peralatan pengecoran. "Kami bersama Pokmas lainnya akan menanyakan langsung bersama-sama ke kantor Bupati Bantul. Kemungkinan pekan depan," kata Umar.