Progres Lambat Pembangunan Gedung DPRD Sleman Persulit Kerja Dewan

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemindahan sementara aktivitas kerja DPRD Sleman lantaran proyek pembangunan gedung Dewan yang sempat tersendat dan gagal lelang mengganggu kinerja legislator. Terlebih saat ini merupakan masa transisi program dari Dewan periode sebelumnya ke legislator yang baru dilantik.

Salah satu Anggota DPRD Sleman, Surana mengatakan sejak awal dia sudah mewanti-wanti, sebelum diruntuhkan, pembangunan gedung Dewan itu harus jelas terlebih dahulu, khususnya soal lelang. "Harusnya dimanfaatkan dulu sampai ada kejelasan terkait dengan kontrak [pelaksana proyek] dan lain sebagainya," ujarnya, Selasa (8/10/2019).

Kini, saat Dewan harus menjalani beragam kegiatan penting seperti Rapat Paripurna pembahasan tata tertib, alat kelengkapan (alkap), maupun pelantikan, terpaksa harus dipindah ke gedung lain. Bahkan para anggota Dewan termasuk kantor pimpinan dan fraksi sudah mengungsi ke Kantor Arsip Dinas Penanaman Modal Perizinan dan Pelayanan Terpadu (DPMPPT) Sleman sejak awal tahun.

"Sejak awal saya sebenarnya tidak setuju [gedung DPRD Sleman] dibongkar dulu. Itu membuat kacau kegiatan Dewan. Sekarang kegiatan Dewan kan jadi tidak jelas," kata politikus Partai Nasional Demokrat itu.

Itulah sebabnya dia mengingatkan agar nantinya saat memasuki tahap konstruksi, spesifikasi pembangunan harus sesuai. Apabila tidak sesuai, ia tidak segan-segan meminta instansi terkait untuk mengaudit. “Bagaimanapun, saya tetap berharap dengan gedung baru, akan beriringan dengan peningkatan kinerja anggota Dewan ke depan. Kalau sudah dikasih gedung baru kerjanya tetap tidak baik ya itu namanya kemunduran," kata Surana.

Seperti diketahui, setelah sempat mandek dan gagal lelang, kini pemerintah segera mengumumkan pemenang lelang pembangunan Gedung DPRD Sleman. Apabila mengacu agenda dari laman lpse.slemankab.go.id, pengumuman pemenang lelang akan dilakukan pada 11 Oktober mendatang, sementara, penandatangan kontrak baru dilakukan pada 21 Oktober.

Efisiensi Anggaran

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Sapto Winarno mengatakan setelah selesai proses lelang, dinasnya langsung akan memulai proses konstruksi. "Target kami gedung baru bisa digunakan pada akhir 2020 mendatang," ujarnya pada Selasa.

Dia menjelaskan pekerjaan konstruksi diperkirakan akan rampung selama 13 bulan. Pembangunan gedung yang dilakukan dengan tahapan multiyears tersebut memanfaatkan dana dari APBD tahun ini dan tahun depan.

Sapto mengaku akan mengefisiensi anggaran pada pembangunan gedung Dewan dari pagu sebelumnya sebesar Rp118 miliar. "Efisiensi kami lakukan sekitar 10% sampai 15%. Tapi meskipun efisiensi, spesifikasi bangunan tetap sesuai dengan kontrak," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News