Jelang Pilkada, Bawaslu Bantul Awasi Kegiatan Karang Taruna

Anggota Karang Taruna Dusun Balong, Timbulharjo, Sewon siap mengantar almarhum M Iqbal Setyawan ke Makam Balongan, Jumat (27/7/2018). - Harian Jogja/Salsabila Annisa Azmi
07 November 2019 12:17 WIB Kiki Luqmanul Hakim (ST 16) Bantul Share :

Harianjogja.com, BANTUL- Ketua Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul, Harlina menegaskan pada proses tahapan pilkada Bantul pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap organisasi yang dibiayai oleh anggaran Pemerintah, baik organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi kepemudaan termasuk Karang Taruna.

"Ormas maupun organisasi kepemudaan yang dibiayai anggaraan dari pemerintah, dalam melakukan kegiatan tidak boleh ada dukung mendukung calon tertentu. Termasuk Karang Taruna. Jika memang ada kucuran dana kesana, akan kami awasi," katanya kepada Harianjogja.com pada Selasa (5/11/2019).

Harlina mengatakan dalam melakukan fungsi pengawasan, Bawaslu Bantul sudah menentuksn daftar siapa saja subjek yang harus dilakukan pengawasan dalam Pilkada.

Kata dia, setiap organisasi yang menggunakan anggaran negara, baik dari APBD, APBN maupun APBdes. Termasuk organisasi yang menggunakan dana hibah ataupun dana hadiah yang bersumber dari pemerintah.

Dalam larangan yang diatur dalam UU Pilkada, tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk berkampanye ataupun mendukung calon tertentu. Sebab itu, Harlina mengaku segera menjalin koordinasi dengan Kesbangpol (Kesatuan Bangsa dan Politik) untuk meminta daftar, organisasi mana saja yang menggunakan anggaran pemerintah.

"Kalau daftar itu sudah ada. Kita akan masuk kesitu dan akan memberikan imbauan agar mereka netral dalam Pilkada," ujar dia.

Harlina mengaku masih menunggu daftar organisasi mana saja yang dibiayai oleh negara. Namun demikian, organisasi yang sudah dipastikan akan diberikan imbauan agar netral adalah KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Kabupaten Bantul.

"Yang jelas nanti akan kami berikan himbauan adalah KNPI, karena kita sudah tahu persis bahwa KNPI ini diberikan anggaran dari APBN dan APBD. Dua sumber pendanaan negara," kata dia.

Sementara itu Ketua DPD KNPI Bantul, M. Farid Hadiyanto mengatakan, dalam pilkada Bantul, sikap KNPI sangat jelas yaitu bertindak berdasar dengan AD/ART dan langkah organisasi. Pihaknya akan tetap netral dan tidak ada dukung-mendukung calon.

Di dalam anggota KNPI Bantul, katanya, saat ini terdapat sejumlah relawan tim pendukung dari salah satu bakal calon yang akan maju di Pilkada Bantul 2020 mendatang. "Saya kira itu wajar-wajar saja. Tetapi atas nama KNPI Bantul, netralitas tetap akan kita prioritaskan," ucapnya.