Gunungkidul Ajukan 370 Formasi CPNS dan PPPK, Ini Rinciannya
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Ilustrasi BPJS Kesehatan./Bisnis Indonesia-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Manajemen RSUD Wonosari, Gunungkidul harus memutar otak untuk mengatasi piutang BPJS Kesehatan yang jumlahnya mencapai puluhan miliar rupiah. Otoritas RSUD Wonosari kini harus berhemat dalam biaya operasional rumah sakit.
Selama ini dana talangan dari Pemkab Gunungkidul sebesar Rp5,7 miliar tidak cukup menutupi kekurangan pembayaran BPJS Kesehatan selama enam bulan.
Direktur RSUD Wonosari, Heru Sulistyowati, mengatakan piutang BPJS yang jatuh tempo mencapai Rp22 miliar. Jumlah ini masih bisa bertambah karena hitungan piutang baru sampai tagihan September, sedangkan untuk Oktober masih proses pengajuan. “Ya kalau ditotal jumlahnya mencapai Rp26 miliar,” kata Heru akhir pekan lalu.
Menurut dia untuk pembayaran tunggakan sudah berkoordinasi dengan pihak BPJS Kesehatan. Meski demikian, tidak ada jawaban pasti kapan tunggakan akan dibayarkan. “Kami hanya bisa menunggu karena pembayaran tersebut sangat penting bagi keberlangsungan layanan di rumah sakit,” ungkapnya.
Heru mengatakan tunggakan klaim dari BPJS berpengaruh terhadap operasional rumah sakit. Meski demikian, ia menjamin layanan terhadap pasien akan diberikan sesuai dengan kebutuhan standar.
Dia menjelaskan berbagai langkah penghematan sudah mulai dilakukan. Bahkan, lanjut Heru manajemen RSUD sejak Oktober menerapkan kebijakan tidak lagi menyediakan snack atau camilan untuk rapat-rapat internal. Hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya pengeluaran yang menjadi beban rumah sakit setiap bulannya. “Masalah snack hanya contoh saja. Sebab, untuk mengatasinya juga berutang ke rekanan hingga pembayaran jasa ke petugas medis baru dibayar separuh dari kewajiban yang harus diberikan,” katanya.
Menurut Heru kebijakan efisiensi secara ketat dilakukan untuk memastikan operasional rumah sakit tetap berjalan. “Kami hanya bisa berharap tunggakan BPJS Kesehatan segera dibayarkan,” kata dia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Rekrutmen CPNS dan PPPK Gunungkidul 2026 belum dipastikan. Pemkab mengajukan 370 formasi, tetapi masih menunggu keputusan pusat.
Yusril menyebut pencabutan suket penyetaraan ijazah Gibran merupakan pelaksanaan putusan MA dan menyoroti dampaknya terhadap jabatan wapres.
Ketua MPR Ahmad Muzani membacakan isi surat pengunduran diri Gibran. Prabowo memiliki waktu 14 hari untuk mengusulkan calon wapres.
Presiden Prabowo memanggil Yusril ke Istana untuk membahas tindak lanjut pengunduran diri Gibran sebagai wakil presiden.
DIY kekurangan 1.653 guru sekolah negeri. Keterbatasan anggaran membuat perekrutan baru belum memungkinkan pada 2027.
Pemkab Bantul menggelar Orientasi Nilai-Nilai bagi Pelajar 2026 di SMA Negeri 1 Sanden sebagai upaya memperkuat karakter dan mencegah kenakalan remaja.