Rusunawa Karangrejek Salahi Aturan RTRW

Seorang pengendara sepeda motor melintas di depan Rusunawa Karangrejek, Desa Karangrejek, Kecamatan Wonosari, Senin (8/7/2019). - Harian Jogja/David Kurniawan
25 November 2019 22:27 WIB David Kurniawan Gunungkidul Share :

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Karangrejek di Kecamatan Wonosari sudah beroperasi sejak akhir 2017. Meski demikian, keberadaan rusunawa dinilai menyalahi aturan karena tidak sesuai regulasi yan tertuang dalam Perda No.6/2011 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Gunungkidul.

Kepala Bidang Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru) Gunungkidul, Fakhrudin, mengatakan di dalam Perda RTRW terdapat aturan yang mengatur tentang pembangunan gedung. Sesuai dengan isi perda ini untuk bangunan umum batas ketinggian gedung hanya mencapai tiga lantai. Untuk gedung pemerintahan maksimal empat lantai. “Kalau melihat aturan ini maka keberadaan Rusunawa Karangrejek menyalahi aturan Perda RTRW,” kata Fakhrudin kepada wartawan, Senin (25/11/2019).

Menurut Fakhrudin, Dispertaru tidak tahu terkait dengan perencanaan pembangunan fasilitas rumah susun ini. Selain program dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, saat pembangunan di pemkab Gunungkidul juga belum ada Dispertaru. “Kami tidak tahu karena kebijakan itu ada di tangan Pemerintah Pusat,” katanya.

Meski ada kesalahan dalam tata ruang, Fakhrudin mengakui keberadaan rusunawa tidak akan diganggu. Hal ini dikarenakan ada proses review terhadap Perda RTRW sehingga akan ada penyesuaian tata ruang dengan kondisi terkini di lapangan. “Mudah-mudahan ada perbaikan saat penyusunan review perda,” katanya.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto, mengatakan review terhadap Perda RTRW mendesak dilakukan karena regulasi harus disesuaikan dengan kondisi terkini di lapangan. “Datanya dinamis dan bisa berubah-ubah. Jadi, perda harus direvisi secepatnya,” katanya.

Dia mencontohkan untuk tinggi bangunan sesuai dengan RTRW hanya tiga lantai. Kondisi ini jelas tidak sejalan dengan program investasi, terlebih lagi di Gunungkidul potensi yang dikembangkan berkaitan dengan sektor kepariwisataan. “Pariwisata erat kaitannya dengan penginapan. Kalau hanya tiga lantai, maka tidak akan ada hotel berbintang yang bisa dibangun di Gunungkidul,” katanya.