Pengamat Pendidikan Ragukan Penghapusan UN

Ilustrasi Ujian Nasional - JIBI/Dok
29 November 2019 17:37 WIB Salsabila Annisa Azmi Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Wacana penghapusan ujian nasional (UN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dinilai sulit direalisasikan apabila  guru masih dibebani oleh berbagai tugas administratif seperti saat ini.

Pengamat dan pakar Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Wuryadi mengatakan   penghapusan UN harus didukung oleh sistem pengganti yang lebih baik. Yaitu suatu sistem yang bisa menentukan keseluruhan kualitas siswa. Oleh karena itu, tenaga pendidik guru juga harus memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai penilai kualitas siswa.

"Seperti di Finlandia, tidak ada UN tetapi kan guru punya kemampuan untuk menentukan kualitas murid. Kalau guru-guru di sini masih seperti sekarang, ya belum bisa [diterapkan]," kata penasihat Dewan Pendidikan DIY ini, Kamis (28/11/2019).

Wuryadi menambahkan selama ini para guru masih terjebak dengan tugas-tugas administratif dari sekolah atau dari atasan masing-masing. Sehingga para guru menjadi kurang fokus dan kurang maksimal dalam mengembangkan kapasitas mereka dan menilai kualitas murid satu per satu.

"Sebelum berbicara wacana tersebut, artinya harus ada sebuah sistem untuk meringankan beban administratif tenaga pendidik. Kemudian para guru juga jangan terlalu banyak dibebani tugas-tugas dari atasan supaya bisa mengembangkan potensi," kata Wuryadi.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, mengatakan ada alternatif lain dalam memetakan kualitas pendidikan melalui asesmen kepada siswa secara berkala.

Hetifah menuturkan masih banyak yang menganggap UN sebagai bentuk kompetensi. Padahal menurut Hetifah, UN seharunsya digunakan sebagai bentuk pemetaan.

Seringkali Ujian Nasional dijadikan ajang bagi sekolah-sekolah maupun pemerintah daerah untuk berlomba-lomba mendapatkan nilai tertinggi. Di satu sisi, hal ini baik karena dapat memicu semangat belajar siswa. “Namun, di sisi lain, hal ini juga banyak berdampak negatif, seperti adanya tekanan dari pemda terhadap sekolah, maraknya peredaran bocoran, dan bahkan kecurangan yang dibiarkan oleh oknum guru," jelas Hetifah.

Hetifah menjelaskan dengan diubahnya UN menjadi asesemen secara berkala akan menghindarkan siswa dari berbagai bentuk kecurangan. Dia berharap sekolah dan daerah bisa berlaku jujur dalam asesmen tersebut.

"Sekolah dan daerah diharapkan akan berusaha sejujur-jujurnya dalam pelaksanaan asesmen ini, karena justru sekolah dan daerah yang performa siswanya dianggap lebih buruk, akan mendapat bantuan program lebih banyak," katanya.