Pemkab Gelontorkan Rp2,8 Miliar untuk Tekan Stunting

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Guna menekan kasus stunting, Pemkab Gunungkidul mendapat gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp2,8 miliar di 2020. Saat ini angka stunting masih cukup tinggi yakni mencapai 18,4%.

Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul, Kartini, mengatakan untuk menekan angka stunting Pemkab memprioritaskan sejumlah program di antaranya pencegahan pernikahan dini, perbaikan gizi ibu hamil, pemberdayaan masyarakat dan beberapa program lainnya.

Menurut Kartini, ibu hamil di usia remaja sangat berisiko memiliki bayi stunting karena masih dalam tahap pertumbuhan. Selain itu bayi yang dikandung juga butuh nutrisi untuk tumbuh. "Sementara kekurangan darah jika tidak segera ditanggulangi saat hamil dengan obat penambah darah akan berisiko melahirkan bayi dengan tinggi yang kurang," katanya, Jumat (29/11/2019).

Oleh karena itu, sejumlah program tersebut nantinya diharapkan mampu menuntaskan permasalahan stunting. Pengadaan alat antropometri, menurut Kartini, sangat penting sebagai alat pengukur dimensi tubuh bayi. "Saat ini belum semua puskesmas di Gunungkidul memilikinya, padahal itu sangat penting untuk pemantauan stunting," katanya.

Selain itu, Dinkes juga memberikan suplemen zat besi serta tablet penambah darah untuk ibu hamil yang mengalami anemia serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang kekurangan energi kronis. "Biasanya menggunakan makanan lokal ditambah makanan pabrikan, biasanya satu paket untuk tiga bulan ada kacang hijau, abon, gula, susu hamil dan lain sebagainya," ujarnya.

Dinkes juga memberikan vitamin A untuk bayi pada Februari dan Agustus 2020. Kemudian, untuk anak balita gizi buruk akan mendapatkan perhatian lebih dengan pemberian vitamin. "Prioritas kami warga miskin, namun dalam prosesnya yang menyeleksi puskesmas melalui buku pemantauan," ujarnya.

Untuk pemberdayaan masyarakat, Dinkes menyiapkan program pemberdayaan di sejumlah wilayah rawan stunting, salah satunya di Kecamatan Gedangsari dan Ponjong. "Di kedua wilayah ini kami melatih kader untuk pemberian makanan bayi dan anak, kami juga mendorong pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan pemberian makanan pendamping ASI untuk bayi di atas enam bulan," katanya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Kabupaten Gunungkidul, Yulinda, mengatakan berdasarkan pandangan fraksinya, pencegahan stunting menjadi program nasional dalam upaya menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Dengan demikian, penanggulangan stunting dialokasikan dari dana alokasi khusus. "Jadi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya, tidak boleh dialihkan," kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News