OPINI: Mengembangkan Industri Khas DIY
DIY perlu mengembangkan industri berbasis pengetahuan dan teknologi yang bernilai tambah tinggi, hemat lahan, serta mampu menyerap talenta lokal.
Ilustrasi. /Bisnis-Arief Hermawan P
Harianjogja.com, SLEMAN--Sosialisasi pembangunan tol Jogja-Solo dan Jogja-Bawen dimulai Rabu (4/12/2019).
Warga terdampak pembangunan jalan tol Jogja-Solo, di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengaku kecewa setelah mengikuti sosialisasi Rencana Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Yogykarta-Solo yang digelar di Balai Desa Bokoharjo, Rabu (4/12/2019).
Hal itu diungkapkan seorang warga Dusun Jobohan, Bokoharjo, Abdul Qodir Zaini (30), kepada wartawan.
"Hasil sosialisasi ini mengecewakan bagi warga Bokoharjo, khusunya Dusun Jobohan. Pemerintah tidak memberi ganti untung yang sesuai dengan harapan kami," jelas Qodir.
Pihaknya menilai, pemerintah hanya memikirkan teknis keuntungan pribadi, di mana pemerintah memberi batasan waktu kepada warga untuk melengkapi syarat agar mendapat ganti untung dari dampak pembangunan jalan tol trase Yogyakarta-Solo.
"Sosialisasi ini kami rasa warga seperti dipaksa, karena pemerintah meminta kami menyiapkan semacam syarat dan juga mengurus sejumlah tanah yang belum turun ke ahli waris dengan waktu yang telah ditetapkan," keluhnya.
Qodir menyayangkan mekanisme ganti untung karena warga tidak bisa menegosiasikan harga yang mereka inginkan, sehingga tanah yang warga tempati dihitung sesuai harga pasar.
"Kami menyayangkan ketika warga tidak bisa menegosiasikan harga tanah yang kami inginkan. Ibaratnya kami ini menjual barang [tanah] dan kami punya harga yang sesuai dengan ketentuan kami. Tetapi pemerintah sendiri sudah memiliki harga pasar yang ditetapkan, sehingga proyek jalan bebas hambatan ini malah banyak merugikan kami," ungkap dia.
Meski pemerintah memberikan harga untuk bangunan atau tanaman seperti pohon, sumur, atau bangunan kecil yang dimiliki warga, Qodir menilai hal itu hanya cara pemerintah memberi keuntungan pada warga.
"Jika hal-hal itu dihitung, harganya tidak seberapa. Artinya kami memiliki perbandingan harga yang sesuai untuk kami. Karena kami yang merasakan dampak di sini, sehingga kami yang paling paham seberapa besar biaya yang kami butuhkan," terang dia.
Sebelumnya, sekitar 270 warga Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman mengikuti sosialisasi rencana pengadaan tanah pembangunan tol Yogyakarta-Solo bersama Pemprov DIY, BPN DIY, dan juga tim Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Solo dan Yogyakarta-Bawen.
Rencana pembangunan jalan bebas hambatan itu berdampak terhadap dua dusun di Bokoharjo, yakni Dusun Jobohan dan Pelemsari.
Kegiatan sosialisasi tersebut digelar di Balai Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Bantul. Sosialisasi kali pertama dilakukan Pemprov DIY untuk menyelesaikan program nasional tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Suara.com
DIY perlu mengembangkan industri berbasis pengetahuan dan teknologi yang bernilai tambah tinggi, hemat lahan, serta mampu menyerap talenta lokal.
Satlantas Polresta Jogja menyediakan layanan perpanjangan SIM November 2026 melalui Satpas, SIM Keliling, SIM Mami, Drive Thru, dan MPP.
FHI DIY menargetkan atlet lolos ke PON 2028 melalui pembinaan sejak dini, latihan rutin mandiri, dan peningkatan fasilitas latihan.
BPS mencatat 938,84 juta perjalanan wisatawan nusantara sepanjang Januari-September 2026, naik 4,10% dan tertinggi sejak 2019.
Bareskrim mengungkap korban TPPO bermodus rekrutmen tentara bayaran Rusia berasal dari kalangan sipil hingga mantan anggota TNI dan Polri.
Irjen Pol Roy Hardi Siahaan menjabat Kapolda Jateng sejak Oktober 2026. Rekam jejaknya di BNN kini disorot setelah polemik penggeledahan ponpes.