BPJS Ketenagakerjaan Sasar Pekerja Perhubungan di Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menjalin kerja sama dengan Dinas Perhubungan Kulonprogo terkait dengan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pemberi kerja, pelaku usaha dan pekerja di sektor perhubungan.

“Pengemudi ojek daring, ojek pangkalan, pengemudi ekspedisi, sopir angkutan umum dan para juru parkir harus dilindungi BPJS Ketenagakerjaan, mengingat pekerjaan mereka rentan terjadi resiko kecelakaan kerja,” ujar Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kulonprogo, Sofia Nur Hidayati, seusai penandatanganan kerja sama dengan Dishub Kulonprogo di Kecamatan Wates, Rabu (4/12/2019).

BPJS Ketenagakerjaan bertujuan untuk menjamin pekerja dan keluarganya agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak pada saat terjadi resiko yang menyebabkan berkurangnya atau hilangnya penghasilan.

Selain itu, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas kerja dan memberikan kepastian jaminan melalui program Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun Jaminan Kematian (JM). “Para pekerja di sektor swasta bisa menikmati pensiun bulanan layaknya PNS dengan mengikuti program Jaminan Pensiun,” ucapnya.

Sofi, sapaan akrabnya, mengatakan bersama Dishub Kulonprogo, jawatannya gencar menggelar sosialisasi manfaat program ini kepada seluruh pekerja di sektor perhubungan. Mereka bisa mendaftarkan diri sebagai peserta dengan hanya menggunakan KTP dan membayar premi Rp16.800 per bulan. Dengan itu pekerja sudah bisa mndapatkan jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian.

Kepala Dishub Kulonprogo Lucius Bowo Pristiyanto menyatakan dukungannya terhadap program ini sebab resiko kecelakaan kerja bagi pekerja di sektor perhubungan cukup tinggi. Dari data Dishub sedikitnya ada 1.000 pekerja di sektor tersebut meliputi pengemudi ojek daring, taksi daring, angkutan penumpang, angkutan barang dan juru parkir.

Namun, sebagian besar belum mengikuti program ini. “Resiko kecelakaan kerja bagi para pekerja di jalanan tergolong paling tinggi sehingga mereka butuh jaminan keselamatan lewat program BPJS Ketenagakerjaan,” tututnya.

Hal senada disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kulonprogo, Jumanto. Dia menambahkan selain di sektor perhubungan, jaminan serupa diharapkan bisa menyasar sektor lain, semisal pendidikan.

Para guru utamanya yang berstatus sebagai tenaga honorer butuh jaminan ini. “Selain untuk menjaamin keselamatan mereka, setidaknya dengan adanya jaminan ini bisa meningkat semangat kerja para tenaga pendidik,” ucapnya. (Jalu Rahman Dewantara)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News