Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta dan Kejaksaan Sleman Perkuat Sinergi Tagih Piutang Iuran Perusahaan
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto saat menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto SH, Rabu (25/6 - 2025) ist
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN— Untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Yogyakarta bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Sleman. Per 11 Juni 2025, sebanyak 401 perusahaan telah melakukan pembayaran piutang iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Dari total 893 perusahaan yang tidak mematuhi kewajiban pembayaran iuran, sebanyak 401 piutang perusahaan senilai Rp1,1 miliar berhasil ditagih dari total keseluruhan piutang sebesar Rp2,8 miliar. Upaya ini menjadi bagian dari tindak lanjut penegakan kepatuhan terhadap Pemberi Kerja Badan Usaha (PKBU) di wilayah hukum Sleman.
Advertisement
BACA JUGA: Kemenaker Pastikan BSU Cair, Berikut Cara Cek Penerima Bantuan
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, Rudi Susanto, menyampaikan apresiasinya terhadap dukungan yang diberikan oleh Kejaksaan Negeri Sleman dalam proses penanganan piutang iuran ini.
“Kami mengapresiasi sinergi yang sangat baik dengan Kejaksaan Negeri Sleman. Melalui SKK ini, kami dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan badan usaha terhadap kewajiban perlindungan pekerja. Ini bukan hanya tentang piutang iuran, tapi tentang memastikan pekerja mendapatkan hak jaminan sosial yang layak,” ujar Rudi, Rabu (25/6/2025).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Sleman, Bambang Yunianto SH, menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh langkah-langkah penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja.
BACA JUGA: Belum Dapat BSU? Coba Cek Lagi Status Validasi Calon Penerima Via Link Ini
“Kami berkomitmen membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam menegakkan aturan, khususnya yang berdampak langsung pada kesejahteraan pekerja. Penegakan hukum melalui somasi ini kami lakukan demi memastikan setiap pekerja terlindungi hak-haknya,” ujar Bambang.
Kerja sama ini diharapkan menjadi contoh penegakan hukum yang humanis dan efektif, sekaligus memperkuat ekosistem jaminan sosial ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan di wilayah Sleman dan sekitarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Antisipasi Banjir, Pemkot Jogja Bangun Sumur Resapan di Tiga Ruas Jalan
Pemkab Bantul Salurkan Lima Ton Pupuk untuk Petani Lahan Pasir
Polda DIY Perpanjang Operasi Aman Nusa I Progo Selama Sepekan
Warga Kotabaru Budi Daya Maggot untuk Tangani Sampah Organik
Advertisement
Wabup Sleman Tegaskan UMKM Jadi Pilar Ekonomi Kerakyatan
Bupati Sleman Tugaskan OPD Dampingi Kalurahan Kelola Tanah Kas Desa
Polsek Mergangsan Jogja Amankan ODGJ yang Lempar Botol ke Tukang Parkir
Dispar Bantul Pindahkan TPR Wisata Pantai dengan Tenda Darurat
Advertisement
Pasien Stroke di Sleman Capai Lebih dari 5.000 Orang
Keluarga Arya Daru Pangayunan Ajukan Perlindungan ke LPSK
DPRD DIY: Program MBG Harus Jadi Peluang Kelompok Tani Lokal
Peserta KB Laki-laki di Sleman Naik Jadi 27 Persen
Bupati Gunungkidul Siapkan 6 Program Prioritas di Tahun Depan
Advertisement
Pelatih Persiba Balikpapan Waspadai Kekuatan Pemain PSS Sleman
Berita Pilihan
Advertisement
Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Fenomena Kemarau Basah, Petani Semin Bisa Panen Padi Setahun 3 Kali
- Baru Ada Satu, BPBD Bantul Berencana Tambah 11 EWS Banjir
- Pemohon SKCK Membeludak, Pemberkasan PPPK Paruh Waktu Diperpanjang
- EWS Tsunami di Karangwuni Berbunyi, Warga Kaitkan Kepercayaan Gaib
- Ini Progres Kasus Mafia Tanah Kas Desa untuk Uruk Tol Jogja-Solo
Advertisement
Advertisement
